KPK Periksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel Wartomo Terkait Kasus Korupsi, Kebijakan Tata Kelola Agraria Disorot

Kakanwil ATR/BPN Sulsel, Wartomo A.Ptnh S.H. M.H, diperiksa sebagai saksi digedung merah putih KPK.

NETSULSEL | Jakarta, Rangkaian pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kian meluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memanggil dan memeriksa 2 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN didaerah. Kedua Kepala Wilayah ATR/BPN yang diperiksa yakni kepala ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Wartomo, A.Ptnh., S.H., M.H. bersama Kakanwil ATR/BPN Jambi, Humaidi.

​Pemeriksaan intensif tersebut dilangsungkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Langkah ini menjadi sorotan publik nasional maupun regional, mengingat posisi strategis kedua pejabat tinggi tersebut dalam mengendalikan arah kebijakan pertanahan di wilayah kerja masing-masing.

​Keterkaitan Kebijakan dan Materi Pemeriksaan
​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemanggilan para kepala kantor wilayah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lain, termasuk pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta kebijakan administratif internal kementerian.

​”Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

​Meskipun status keduanya saat ini diperiksa sebagai saksi, keterkaitan kebijakan yang diselidiki penyidik mengerucut pada pola koordinasi pengurusan hak atas tanah, penertiban blokir, hingga rotasi dan mutasi pejabat struktural yang diduga menjadi celah transaksional dalam birokrasi pertanahan. Kebijakan manajerial di tingkat wilayah dinilai memegang peranan krusial dalam mengawasi atau justru membuka celah bagi penyimpangan oknum di tingkat kantor pertanahan daerah.

​Memperkuat Sudut Pandang Sulawesi Selatan
​Bagi Sulawesi Selatan, pemanggilan Kakanwil ATR/BPN Wartomo memunculkan diskursus publik sekaligus desakan agar pelayanan dasar kepada masyarakat di sektor agraria tidak terganggu. Sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan investasi properti, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur yang pesat mencakup wilayah strategis seperti Makassar, Gowa, Maros, hingga Bulukumba—stabilitas integritas birokrasi BPN sangat menentukan kepastian hukum bagi iklim investasi daerah.

​Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik regional Sulawesi Selatan, Ahmad Firdaus, S.H., M.H., menilai bahwa pemeriksaan ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi perbaikan tata kelola birokrasi pertanahan di Bumi Daeng.

​”Langkah KPK memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel harus disikapi secara transparan dan kooperatif. Masyarakat Sulawesi Selatan membutuhkan jaminan bahwa pelayanan sertifikasi tanah, investasi, dan penyelesaian konflik agraria bebas dari praktik-praktik lancung birokrasi,” tegas Ahmad Firdaus saat dimintai tanggapan di Makassar.

​Menurutnya, kebijakan rotasi pejabat maupun pengawasan teknis di lingkup Kanwil ATR/BPN Sulsel harus diperketat agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa mengorbankan integritas. Publik Sulawesi Selatan kini menanti transparansi lanjutan dari proses hukum ini demi menjaga marwah institusi pelayanan masyarakat yang bersih dan akuntabel. (irawan)