NETSULSEL | Bone, Proyek itu dinamai Sekolah Rakyat. Sebuah nama yang semestinya menyimbolkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat derajat mereka yang tertindas. Namun pada Senin malam (10/8), di tanah Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, nama besar itu justru menjadi tugu ironi. Di bawah pendar lampu proyek yang dingin, kemanusiaan sedang dilelang, dan keringat ratusan buruh dijual murah oleh sistem yang culas.
Ratusan napas terengah dalam emosi yang memuncak. Mereka bukanlah perusuh, melainkan para perantau yang datang menyeberangi lautan dari tanah Jawa ke Sulawesi Selatan. Maksud hati membanting tulang demi sesuap nasi dan kiriman rupiah untuk anak-isstri di kampung halaman. Namun, apa yang mereka dapat? Tiga minggu membakar kulit di bawah terik matahari Bone, tak sepeser pun hak mereka dibayarkan.
”Kami ini jauh-jauh datang bukan untuk mengemis,” bisik Alwi, seorang buruh dengan telapak tangan yang kasar berlapis kapur semen dan luka kerja. Matanya sembab, bukan hanya karena amarah, melainkan karena rasa malu dan putus asa. “Keluarga di kampung sudah menjerit menagih janji. Di sini, kami harus merendahkan harga diri, berutang ke warung-warung warga hanya untuk mengganjal perut agar tak pingsan saat bekerja.”
Kericuhan malam itu bukanlah tindakan kriminalitas tanpa alasan; itu adalah jeritan terakhirdari manusia yang dipojokkan oleh keadaan. Ketika perut lapar tak lagi bisa diajak bernegosiasi dan keputusasaan berubah menjadi api, pecahan kaca kantor proyek dan jeritan histeris malam itu adalah bentuk perlawanan terhadap sistem eksploitatif. Sang Mandor, Samsuri, nyaris menjadi sasaran amuk massa—sebuah manifestasi dramatis dari kebuntuan saluran keadilan bagi rakyat kecil.
Di balik tembok-tembok mediasi Mapolres Bone, tabir kepalsuan politik anggaran dan permainan oligarki skala kecil itu pun tersingkap. Pihak manajemen mengklaim telah mengucurkan dana kasbon sebesar Rp500 juta. Namun, uang rakyat itu menguap; Rp425 juta dialihkan secara sepihak untuk melunasi utang suplier, menyisakan remah-remah Rp75 juta yang tak cukup dibagikan kepada ratusan nyawa yang lapar.
Saling tuduh antar-aktor kekuasaan—antara manajemen yang merasa telah ‘melebihi kewajiban’ dan mandor yang mengambinghitamkan rantai pasok—menunjukkan betapa murahnya nilai seorang buruh di mata para penguasa modal. Keringat yang menetes menyiram fondasi Sekolah Rakyat seolah tak ada harganya dibanding nota pembayaran suplier.
Di manakah esensi kemanusiaan ketika bangunan yang digadang-gadang akan mencetak masa depan bangsa, justru didirikan di atas fondasi kelaparan para pembangunnya?
Aksi protes di Bajoe bukan sekadar sengketa upah. Ini adalah potret buram perjuangan kelas. Ini adalah cermin retak bagi para pemangku kebijakan yang kerap berorientasi pada pencitraan dan pembangunan fisik semata, namun mengabaikan napas kemanusiaan di dalamnya. Bagi para buruh perantau, upah itu bukan sekadar angka di atas kertas—upah adalah napas, kehormatan, dan jaminan sambung nyawa bagi keluarga mereka yang menanti di ujung telpon dengan penuh cemas.
Perjuangan di Dusun Rompe malam itu meninggalkan satu pesan perjuangan yang membekas: Tidak ada pendidikan yang membebaskan, jika dalam proses pembangunannya ada manusia yang dijajah dan dimiskinkan. (ita)
