NETSULSEL | Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal digadang-gadang sebagai tonggak baru perbaikan gizi anak bangsa, kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Demi menyelamatkan kantong negara, sebuah skenario efisiensi besar-besaran tengah digodok di meja parlemen.
Badan Gizi Nasional (BGN), di bawah nakhoda baru Nanik S Deyang, mengajukan usulan berani: memotong anggaran program MBG hingga Rp40 triliun melalui empat langkah pengetatan ikat pinggang. Langkah ini langsung disambut lampu hijau oleh Komisi IX DPR RI.
Namun, di balik angka penghematan yang menggiurkan itu, terselip sebuah tekanan nyata. Anggaran MBG untuk tahun 2027 awalnya diproyeksikan naik menjadi Rp270 triliun—dari Rp268 triliun di tahun 2026. Dengan adanya rencana pangkas anggaran ini, publik kini bertanya-tanya: apakah kualitas dan jangkauan makanan untuk anak-anak sekolah akan tetap sama?
Empat Formula “Diet” Anggaran BGN
DPR memberikan waktu dua pekan bagi BGN untuk merampungkan hitung-hitungan sensitif ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, membocorkan empat formula efisiensi yang sedang diuji coba:
Pangkas Kuota Penerima: Siswa SMA atau sederajat terancam dicoret dari daftar penerima manfaat. Artinya, ada sekitar 11 juta remaja yang kemungkinan besar tidak lagi mendapatkan jatah makan gratis ini.
Kurangi Hari Penyaluran: Jika sebelumnya anak-anak makan gratis selama 25 hari sebulan (termasuk hari Sabtu), ke depan durasinya dipangkas menjadi Senin sampai Jumat saja (20 hari sebulan). Hari libur nasional dan libur sekolah pun otomatis bersih dari distribusi.
Evaluasi Insentif SPPG: Formula insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini rata Rp6 juta per hari akan ditinjau ulang.
Sistem Klaster: SPPG akan dibagi berdasarkan kapasitas dan kinerja. Alokasi dana tidak lagi “pukul rata”, melainkan berbasis performa objektif di lapangan.
”BGN berkomitmen melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk untuk tahun berjalan ini,” ungkap Zainul lewat keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026).
Menakar Ulang Masa Depan Gizi Anak Sekolah
Langkah efisiensi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, menyelamatkan kas negara sebesar Rp40 triliun adalah prestasi fiskal yang signifikan. Namun di sisi lain, kebijakan ini memberikan tekanan psikologis bagi masyarakat yang telanjur menaruh harapan tinggi pada program ini.
Bagaimanapun, kompromi telah diambil. Pekan depan, DPR dan BGN akan kembali duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memfinalisasi kebijakan ini.
Bagi publik, harapannya tentu tetap sederhana: silakan anggarannya yang “berdiet”, asal bukan porsi dan gizi anak-anak di sekolah yang ikut menyusut. (ist)
