Menakar Peta Jalan Sulbar 2031: Di Balik Pergeseran Panggung Eksekutif, Konsolidasi Golkar, hingga Wacana “Pulang Kampung” Wali Kota Balikpapan

Ilustrasi hanya pemanis.

Konfigurasi politik Sulawesi Barat mulai bergerak dinamis menyusul terisinya kursi Wakil Gubernur pengganti, penguatan struktur Golkar di bawah Samsul Mahmud, hingga munculnya nama Rahmad Mas’ud dalam simulasi suksesi.

Oleh: Dr. Muhammad Asdar (Analis Sosiologi Politik)

Memasuki pengujung tahun kedua masa pemerintahan periode 2025–2030, panggung politik Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menghadirkan konfigurasi baru.

Terpilihnya politisi Partai Demokrat, Syamsul Samad, sebagai Wakil Gubernur pengganti mendampingi Gubernur Suhardi Duka melalui mekanisme pemilihan di DPRD Provinsi Sulbar pada November 2026 ini dengan kemenangan telak 34 suara berbanding 9 suara atas kandidat NasDem, Fatmawati Salim bukan sekadar mengisi kekosongan kursi pemerintahan pasca-wafatnya Salim S. Mengga.

Peristiwa politik ini turut membuka ruang baca baru mengenai arah konsolidasi kekuatan menuju suksesi kepemimpinan daerah pada akhir dekade ini.

Kendati kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya masih berjarak beberapa tahun setelah perhelatan Pemilu Legislatif dan Presiden 2029, dinamika elit lokal maupun diaspora mulai terbaca dalam sejumlah kalkulasi sosiologi politik di Bumi Malaqbi.

Tarik-Menarik Geopolitik dan Sentimen Kewilayahan
Dalam lanskap politik Sulawesi Barat, faktor geografi dan identitas kewilayahan tetap menjadi variabel yang sulit diabaikan.
Sejak provinsi ini berdiri pada 5 Oktober 2004, dinamika pencalonan kepala daerah hampir selalu bertumpu pada rumus keseimbangan representasi antara wilayah selatan (Polewali Mandar dan Majene), wilayah tengah hingga utara (Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu), serta wilayah pegunungan (Mamasa).

Bobot geopolitik tersebut tergambar jelas dari sebaran 996.542 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Barat pada Pilkada serentak terakhir. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) secara historis memegang posisi kunci karena menyumbang kantong suara terbesar mencapai kisaran 35% dari total pemilih provinsi (lebih dari 345 ribu pemilih), jauh melampaui Kabupaten Mamuju (sekitar 189 ribu), Majene (124 ribu), Mamasa (120 ribu), Pasangkayu (112 ribu), dan Mamuju Tengah (94 ribu).

Dalam realitas sosiologi politik lokal, partai politik maupun figur potensial selalu berhitung cermat untuk mengamankan dukungan dari basis pemilih di Polman, sembari merangkul keterwakilan wilayah utara guna mencegah polarisasi suara berbasis daerah asal.

“Posisi ganda Samsul Mahmud sebagai Bupati di kabupaten dengan pangsa pemilih mencapai sepertiga dari total DPT Sulbar sekaligus pemegang kendali partai pemenang pemilu legislatif—memberinya modal elektoral dan jaringan birokrasi yang sangat kuat.” Kata Dr. Asdar

Konsolidasi Partai Golkar dan Posisi Strategis Samsul Mahmud
Di luar poros pemerintahan Demokrat yang kini dipegang pasangan Suhardi Duka–Syamsul Samad, Partai Golkar muncul sebagai kekuatan politik dengan struktur penguasaan wilayah dan legislatif yang paling solid di Sulawesi Barat.

Secara institusional, Golkar merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif 2024 di Sulbar dengan raihan 10 dari 45 kursi DPRD Provinsi (22,22%) mengungguli Demokrat (8 kursi), serta PDI-P, Gerindra, NasDem, dan PAN yang masing-masing mengantongi 5 kursi.

Peta internal partai berlambang pohon beringin tersebut mengalami konsolidasi besar setelah Bupati Polewali Mandar periode 2025–2030, Samsul Mahmud, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat periode 2025–2030 melalui Musda IV di Mamuju pada 23 November 2025.

Secara sosiologis dan geopolitik, posisi ganda Samsul Mahmud sebagai kepala daerah di kabupaten dengan pangsa pemilih terbesar di Sulbar sekaligus pemegang kendali partai pemilik kursi terbanyak di parlemen provinsi memberinya modal elektoral dan jaringan birokrasi yang sangat kuat.

Kekuatan struktural Golkar di Sulbar juga ditopang oleh kemenangan kepala daerah usungannya di kabupaten lain seperti Pasangkayu dan Mamuju Tengah, serta rekam jejak kader seperti Arwan M. Aras yang sebelumnya maju sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub 2024.

Wacana Diaspora: Nama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud
Menariknya, bursa wacana menuju suksesi Sulbar tidak hanya diisi oleh politisi yang berkarier di dalam provinsi, tetapi juga menyentuh tokoh diaspora. Nama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mulai ramai diperbincangkan dalam berbagai simulasi politik di ruang publik Sulawesi Barat sejak pertengahan 2026.

Rahmad Mas’ud yang merupakan kader Partai Golkar dan kembali memenangkan Pilkada Kota Balikpapan 2024 dengan raihan 177.290 suara (59,27%) untuk masa jabatan 2025–2030 memiliki akar genealogis yang erat dengan Sulawesi Barat.

Ia merupakan putra daerah kelahiran Malunda, Kabupaten Majene, serta bagian dari keluarga besar Mas’ud yang memiliki jejaring usaha dan politik mapan di Kalimantan Timur maupun tanah kelahirannya. Sebelumnya, kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud, juga tercatat pernah bertarung sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub Sulbar 2017.

Dalam sejumlah simulasi informal yang beredar di ruang publik pada Mei hingga Agustus 2026, Rahmad Mas’ud kerap diproyeksikan berpeluang “pulang kampung” untuk mengisi representasi wilayah Majene/Mandar, dengan skenario dipasangkan bersama tokoh berpengaruh dari Polewali Mandar seperti mantan Bupati Polman dua periode, Andi Ibrahim Masdar yang pada Pilgub 2024 lalu menempati posisi kedua dengan raihan 144.154 suara (19,72%).

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Rahmad Mas’ud terkait rencana tersebut, kemunculan namanya memperlihatkan bahwa jaringan diaspora sukses masih dipandang memiliki daya tawar finansial dan sosial dalam politik Sulbar.

“Formula politik lama yang bertumpu pada patronase keluarga besar maupun jaringan birokrasi diprediksi akan menghadapi ujian baru dari dominasi pemilih muda menjelang siklus 2029–2030.” pungkas Dr. Asdar

Panggung Petahana dan Ujian Pemilih Muda
Di sisi lain, dinamika kekerabatan dan diaspora tersebut akan berhadapan langsung dengan keuntungan petahana (incumbency). Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur terpilih Syamsul Samad berangkat dari modal kemenangan signifikan pada Pilgub 2024 lalu—di mana pasangan Suhardi Duka–Salim S. Mengga meraih 337.512 suara (46,18%) serta memiliki ruang waktu hingga akhir masa bakti pada 2030 untuk membangun kapital politik melalui eksekusi program infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun demikian, formula politik lama di Sulawesi Barat baik yang bertumpu pada patronase keluarga besar maupun jaringan birokrasi—diprediksi akan menghadapi ujian baru menjelang siklus pemilu 2029–2030.

Mengacu pada tren struktur demografi pemilih nasional dan wilayah Sulawesi di mana kelompok Milenial dan Generasi Z telah melampaui 50% dari total pemilih, komposisi pemilih Sulbar pada akhir dekade ini akan didominasi oleh generasi muda.

Pemilih muda, khususnya di kawasan perkotaan seperti Mamuju dan Polewali, cenderung lebih kritis terhadap isu-isu substantif seperti ketersediaan lapangan kerja, kualitas pendidikan, dan perkembangan ekonomi digital. Kondisi ini menuntut para aktor politik baik dari poros petahana, struktur Golkar lokal, maupun figur diaspora untuk mampu menawarkan gagasan programatik yang terukur guna memenangi hati pemilih Sulbar pada kontestasi mendatang.

 

# isi artikel opini tanggung jawab penulis.