NETSULSEL | Jakarta, Sebuah tanda tanya besar kini tengah membayangi Kementerian Kehutanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif sedang membongkar misteri di balik sebuah amplop yang diduga diserahkan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Meskipun status hukum dan isi pasti dari amplop tersebut masih dalam pendalaman, fokus penyelidikan kini mengarah pada asal-usul dana yang diduga kuat memeras keringat masyarakat kecil.
Menelusuri Jejak Uang, Dari Kantong Petani ke Meja Birokrasi
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan bahwa tim penyidik menaruh perhatian serius pada “posisi” dan substansi dari amplop tersebut. Penegasan hukum ini krusial untuk melihat apakah ada keterkaitan langsung dengan pengurusan rekomendasi pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.
”Memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang… sumbernya dari sisa hasil usaha (SHU) KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian,” ungkap Taufik di Gedung Merah Putih KPK.
Secara simpatik namun tegas, hukum harus melihat sisi kemanusiaan dalam kasus ini. KPK menduga Suhardiman Amby tega memotong hingga setengah penghasilan para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Penghasilan petani yang hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan disunat demi membiayai urusan birokrasi tersebut.
Menghormati Proses Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga saat ini, KPK mengaku masih terus mendalami temuan ini dan belum memberikan kesimpulan final mengenai apakah Menhut Raja Juli mengetahui isi dari amplop tersebut atau tidak. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berkeadilan, KPK menekankan bahwa keterangan yang mengalir baru sepihak, yaitu dari sisi Bupati Kuansing.
”Sementara kan keterangan dari bupati baru satu pihak nih. Nah, ada pihak-pihak lain yang tadi mungkin menyampaikan, apakah nanti itu akan dipanggil atau tidak, itu kebutuhan dari penyidik,” jelas Taufik.
Gurita Suap Jabatan di Kuansing, Modus “Cicilan” Mobil Mewah
Di luar misteri amplop untuk Menhut, KPK telah melangkah lebih jauh dengan menetapkan tiga orang tersangka dalam klaster suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Mereka adalah:
Suhardiman Amby (Bupati Kuansing)
Zulkarnaen (Sekda Kuansing)
Ardiles (Direktur Utama PT MIC)
Kasus ini mengungkap modus suap yang tergolong unik namun sistemis, yakni menggunakan skema kredit mobil mewah sebagai instrumen “pengunci” jabatan agar posisi pelaku aman selama masa tenor berjalan. (ita)
