NETSULSEL | Jakarta, Keputusan mendadak Presiden Prabowo Subianto menarik Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Suahasil Nazara memantik sorotan tajam dari kalangan internasional. Laporan media asing seperti Reuters menyoroti bagaimana dinamika kekuasaan di lingkaran dalam Bendahara Negara ini bergejolak cepat. Bagi investor global yang menaruh harapan pada kepastian hukum dan stabilitas tata kelola lembaga keuangan Indonesia, langkah dramatis ini dibaca sebagai pertanda menguatnya friksi internal dan dominasi pengaruh politik dalam garis komando birokrasi.
Di balik dinding Gedung Djuanda, manuver rotasi ratusan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai menjadi sumbu utama meletupnya perselisihan. Dua figur kunci pilihan langsung Presiden—Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama (yang memiliki rekam jejak kedekatan militer dengan Prabowo) serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto—merasa terpinggirkan karena tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar tersebut. Ketika komplain disampaikan langsung ke istana persis sebelum penerbangan Presiden ke KTT BRICS di India, kabar perombakan posisi Menkeu langsung merebak, bahkan mengejutkan Purbaya yang tengah melangsungkan pembahasan RAPBN 2027 bersama parlemen.
Pengamat asing juga mencermati benturan mendasar terkait garis kebijakan fiskal, khususnya persoalan sensitif restitusi pajak. Purbaya mengambil posisi super-hati-hati dengan memperketat verifikasi pengembalian dana demi mengamankan kas negara dari risiko kebocoran. Di sisi lain, jajaran teknis menginginkan proses pencairan yang cepat demi menjaga arus kas dunia usaha. Perbedaan cara pandang mengenai pengelolaan ruang gerak pendapatan negara ini mempertegas kesan di mata luar bahwa Kementerian Keuangan sedang bergelut dengan konflik loyalitas dan arah penegakan aturan.
Bagi pasar internasional, pencopotan ini melengkapi daftar panjang gesekan yang mewarnai masa jabatan Purbaya. Sebelumnya, publik global mencatat perselisihan Purbaya dengan Bank Indonesia terkait penyaluran dana BUMN, hingga friksi terbuka dengan Kepala Danantara Rosan Roeslani mengenai alokasi laba investasi sebesar Rp120 triliun untuk menutupi defisit anggaran. Kini, tugas berat berada di pundak Suahasil Nazara untuk memulihkan kepercayaan investor asing, me-review ulang perombakan pejabat, dan memastikan bahwa nahkoda baru kebijakan fiskal Indonesia mampu menjaga kredibilitas di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.(ist)
