NETSULSEL | Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya dipaksa mengambil langkah drastis. Distribusi program raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dihentikan total selama masa libur sekolah selama 2 pekan . Kebijakan ini menjadi sorotan tajam, sekaligus menjadi bukti nyata adanya urgensi besar dalam membenahi tata kelola anggaran negara yang bocor.
Tidak tanggung-tanggung, penghentian sementara ini langsung menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp3,4 triliun, sebuah angka fantastis yang membuka mata publik tentang betapa besarnya potensi pemborosan selama ini.
Sistem Insentif yang Dipertanyakan
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, distribusi MBG disetop penuh sepanjang libur sekolah (22 Juni – 13 Juli), termasuk hari libur nasional dan akhir pekan. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan celah sistemik pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, membeberkan bahwa selama ini setiap SPPG menerima insentif flat Rp6 juta per hari, tanpa memedulikan apakah target 3.000 penerima manfaat benar-benar terpenuhi atau tidak.
”Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,4 triliun,” tegas Agustina, beberapa waktu lalu.
Ke depan, BGN dituntut tidak lagi royal. Sistem klasterisasi dapur berdasarkan wilayah dan jumlah riil siswa akan dipaksakan untuk menggantikan sistem insentif seragam yang dinilai tidak adil dan rawan penyelewengan.
Coret Puluhan Ribu Siswa Mampu, Alihkan ke Daerah 3T
Langkah “bersih-bersih” ini juga menargetkan salah sasaran penerima. BGN bergerak cepat mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa yang melibatkan 39.352 siswa karena dinilai sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan intervensi gizi dari negara.
Anggaran hasil pemangkasan ini kini dipaksa bergeser ke jalur yang benar. BGN mengalokasikannya langsung ke garda terdepan yang selama ini terlupakan:
Anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Ibu hamil dan menyusui untuk mencegah stunting.
Balita yang membutuhkan penanganan gizi darurat.
Ujian Transparansi dan Investasi Masa Depan
Reformasi di tubuh BGN ini pun langsung memantik reaksi keras masyarakat. Di Jakarta, Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi protes dengan membanting ompreng MBG. Mereka menuntut transparansi total dan mengingatkan pemerintah bahwa program mulia ini sangat rawan menjadi ladang korupsi jika tidak diawasi ketat.
Namun, di tengah tekanan dan kritik pedas tersebut, optimisme baru justru lahir. Komitmen besar datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) yang siap mengawal program ini agar berjalan bersih, amanah, dan akuntabel.
Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, menegaskan bahwa penataan ulang yang menyakitkan ini harus dilihat sebagai langkah pendewasaan. Program ini terlalu berharga untuk gagal karena menyangkut masa depan bangsa.
”MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.” (ist)
