NETSULSEL | Pinrang, Peluncuran resmi mandatori biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026), memicu respons positif dari berbagai elit politik di daerah. Kebijakan strategis pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam solar ini dinilai sebagai langkah berani dalam menata ulang arsitektur ekonomi politik energi nasional guna mengakhiri ketergantungan pada solar impor di tahun 2026.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, Usman Marham, memberikan apresiasi tinggi terhadap gebrakan Kabinet Merah Putih melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia. Usman memandang kebijakan ini bukan sekadar urusan teknis pemenuhan bahan bakar, melainkan manifestasi nyata dari keberanian geopolitik dan ekonomi untuk mengoptimalkan potensi domestik di tengah ketidakpastian pasar global.
“Ini langkah besar menuju kedaulatan energi nasional. Apa yang dilakukan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan mengoptimalkan potensi sumber daya dalam negeri,” ujar Usman Marham, Kamis (9/7/2026).
Secara kalkulasi ekonomi politik, lompatan dari skema B40 di tahun 2025 ke B50 di tahun 2026 ini diproyeksikan mengubah neraca dagang Indonesia secara signifikan. Jika tahun lalu penghematan devisa negara berada di angka Rp133,3 triliun, maka implementasi B50 tahun ini diperkirakan mampu mendongkrak penghematan devisa hingga menyentuh Rp170 triliun. Angka fantastis ini dipastikan memperkuat fundamental ekonomi nasional dari tekanan eksternal sekaligus menekan emisi karbon secara masif.
Usman menambahkan, efek berganda (multiplier effect) dari kebijakan hilirisasi komoditas ini akan langsung mengintervensi kesejahteraan di sektor hulu, khususnya bagi para petani perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. “Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga soal hilirisasi dan bagaimana komoditas dalam negeri memberikan manfaat lebih besar bagi ekonomi nasional,” urainya, menekankan pentingnya nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri yang juga berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Kendati berada di atas jalur transisi energi yang menjanjikan, Usman mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi kebijakan makro ini sangat bergantung pada solidnya kolaborasi antara pemerintah, korporasi penyedia, hingga masyarakat pengguna. Ia berharap implementasi B50 menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk lepas dari bayang-bayang fluktuasi harga minyak dunia dan mengonversi kekayaan alam menjadi instrumen kesejahteraan publik yang nyata. (ist)
