NETSULSEL | Gowa, Peta politik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, diguncang prahara besar setelah keluarga besar almarhum H. Abdul Hamid Daeng Naba dan almarhumah Hj. Sitti Siada Daeng Siang secara terbuka berbalik arah melawan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Langkah ekstrem ini dimotori langsung oleh tujuh saudara kandung sang Bupati, termasuk tokoh nasional Jenderal Bintang Tiga Kepolisian, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, serta Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Melalui konferensi pers yang digelar di Dusun Kaluarrang, Desa Manjappai, Kabupaten Gowa, Sabtu (11/7/2026), pihak keluarga menyatakan tidak lagi menoleransi tindakan Husniah Talenrang.
Satu Tahun Investigasi Senyap Internal Keluarga
Penasihat hukum keluarga, Zaky Ramadhan, menegaskan bahwa sikap radikal yang diambil keluarga besar ini bukan didasarkan atas asumsi liar atau kepentingan politik sesaat. Selama satu tahun terakhir, mereka mengklaim telah melakukan investigasi senyap untuk memfaktakan dan memvalidasi berbagai data lapangan.
”Sikap tegas keluarga hari ini tidak diambil berdasarkan asumsi, desas-desus, atau kepentingan politik sepihak. Selama satu tahun terakhir, pihak keluarga telah memfaktakan, mengumpulkan, dan memvalidasi runutan data serta temuan yang valid tanpa melangkahi proses hukum,” ujar Zaky di hadapan awak media.
Dari hasil penelusuran tersebut, keluarga meyakini telah terjadi penyimpangan etika, moral, dan norma yang diduga dilakukan oleh Husniah Talenrang bersama seorang pria berinisial BK alias Muhammad Basri.
Soroti Peran ‘Konsultan Politik’ yang Mengacak-acak Birokrasi
Fokus serangan keluarga tertuju pada sosok Muhammad Basri (BK). Pria yang awalnya hanya diperkenalkan sebagai konsultan politik itu dinilai telah melangkah terlalu jauh hingga mengintervensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gowa.
”Kami melihat peran Saudara BK yang awalnya diperkenalkan secara profesional sebagai konsultan politik, telah bergeser terlalu jauh hingga mengintervensi urusan aparatur, kebijakan, hingga ranah pribadi yang merusak tatanan birokrasi pemerintahan,” kata Zaky menambahkan.
Keluarga mengaku telah berulang kali menegur dan mengingatkan Husniah Talenrang secara internal. Namun, alih-alih mendengar masukan saudara kandungnya, sang Bupati disebut justru pasang badan membela BK. Tindakan ini dinilai mencoreng nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua mereka dan dikategorikan sebagai kebohongan publik yang tidak patut dicontoh oleh seorang pejabat negara.
Dukung Hak Angket DPRD Gowa: “Sadarlah Sebelum Disadarkan Paksa”
Tidak sekadar memberi sanksi moral, keluarga besar dinasti politik ini menegaskan dukungan penuh mereka terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa. Mereka meminta instrumen konstitusional tersebut mengusut tuntas dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Husniah Talenrang.
Keluarga pun melayangkan ultimatum keras agar Husniah Talenrang dan Muhammad Basri bersikap ksatria memenuhi panggilan Pansus dan berhenti memanipulasi keadaan publik.
”Pesan kami kepada Saudari HT dan Saudara BK, hadapilah panggilan Sidang Hak Angket dengan jiwa ksatria. Berhentilah bersembunyi di balik bilik manipulasi, berhentilah memposisikan diri seolah-olah menjadi korban (play victim),” tegas Zaky membaca poin tuntutan.
”Sadarlah sebelum Anda disadarkan secara paksa oleh fakta-fakta hukum yang ada. Sampaikanlah kebenaran yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi ataupun tanggapan dari pihak Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang maupun Muhammad Basri terkait hantaman keras yang dilayangkan oleh keluarga besar mereka sendiri. (ita)
