NETSULSEL| Makassar, Pemerintah Kota Makassar memperluas operasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dengan menyalurkan pasokan air bersih ke 161 titik yang tersebar di delapan kecamatan terdampak. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Munafri Arifuddin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama armada gabungan menyasar puluhan ribu warga yang kian kesulitan mendapatkan air bersih di kawasan pemukiman, rusunawa, hingga area padat penduduk.
Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengonfirmasi lonjakan signifikan jumlah penerima manfaat pada penanganan darurat kali ini. “Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi. Prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan,” ujar Fadli, Kamis (10/9/2026).
Guna mengoptimalkan penyaluran, BPBD Makassar menempatkan tandon air di titik strategis serta menyederhanakan proses pelaporan warga. Warga diimbau melaporkan kebutuhan air secara kolektif melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) setempat, lalu diteruskan via hotline 112 maupun Lontara Plus. “Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan karena ini persoalan Kota Makassar,” tegas Fadli.
Aksi tanggap darurat ini turut digerakkan dengan skema respons cepat sesuai arahan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. “Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan. Untuk penanganan ini, BPBD menjadi garda terdepan bersama semua stakeholder mengawal situasi sampai kekeringan berakhir. 161 titik hari ini bukan sekadar angka, di baliknya ada kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang agar Kota Makassar tak terus bergantung pada penyaluran armada tangki setiap musim kemarau, Pemkot Makassar mulai menyiapkan infrastruktur air yang mandiri. “Pak Wali juga mengakomodir penanganan jangka panjang dengan memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam. Dengan begitu, daerah terdampak kelak bisa memproduksi air sendiri secara mandiri,” pungkas Fadli. (baba)
