NETSULSEL | Makassar, Kantin sekolah sangat berarti keberadaannya dilingkungan sekolah disaat siswa maupun penghuni lain sedang berada dijam-jam istirahat, tujuan utama saat situasi tersebut adalah kantin. Sambil memesan makanan, minuman ataupun pagangan yang dijajakan kantin siswa biasanya juga nongkrong dimeja-meja kantin, berseloroh sambil bercanda sekedar menghabiskan waktu jam istirahat tersebut.
Meski program pembagian Makanan Bergizi Gratis telah berjalan, namun eksistensi kantin sebagai ruang sosialnya tetap berjalan. Siswa tetap datang kekantin walau kadang hanya belanja soft drink atau minuman ringan lainnya. Bahkan masih tetap ada siswa yang memesan makanan dikantin sebagai penambah rasa kenyang yang dianggapnya kurangnya porsi menu MBG yang dibagikan.
Karena itu, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada disekolah, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kata Nanik S Deyang peluang termasuk kantin sekolah yang beradadi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.
Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit. Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik.
“Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.
