NETSULSEL | Jakarta, Peristiwa demonstrasi berujung kerusuhan dan penjarahan massal yang melanda Kota Paris, Prancis, akibat tekanan biaya hidup yang kian mencekik, meninggalkan pelajaran penting bagi dunia internasional. Gejolak sosial di jantung Eropa tersebut membuktikan bahwa jarak kesejahteraan yang melebar serta himpitan ekonomi masyarakat bawah dapat menjadi sekam seketika yang memicu kemarahan publik.
Menanggapi dinamika global ini, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Jabal Nur, mengingatkan pentingnya langkah antisipasi dini bagi pemerintahan di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa dinamika sosial serta tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini harus direspons secara serius oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar bayang-bayang krisis sosial ala Paris tidak pernah menimpa tanah air.
Menutup Jurang Kesenjangan: Antara Realitas Sosial dan Solusi Konkret
Menurut Jabal Nur, salah satu akar masalah yang memicu kerentanan sosial adalah masih lebarnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan kalangan atas. Ketika biaya hidup melambung sementara ruang ekonomi terasa sempit bagi masyarakat kecil, potensi ketidakpuasan kolektif akan terus meningkat jika tidak diredam dengan kebijakan afirmatif yang berpihak pada rakyat.
”Dinamika masyarakat kita hari ini, terutama beban biaya hidup yang dirasakan rakyat, serta jarak ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang kian terasa, perlu diantisipasi serius oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar kita tidak kecolongan mengalami kejadian destruktif seperti gelombang demonstrasi berdarah di Paris,” ungkap Jabal Nur dalam pandangannya.
Sebagai solusi taktis dan strategis untuk meredam potensi ketimpangan tersebut, ia mendorong agar negara hadir melalui penguatan penguasaan sumber daya ekonomi. Nasionalisasi dan optimalisasi pengelolaan aset-aset strategis oleh negara dinilai menjadi kunci utama agar kekayaan alam benar-benar bermuara pada kemakmuran rakyat banyak.
”Salah satu solusi jangka panjang yang fundamental adalah memastikan keberlanjutan pengelolaan aset-aset penting oleh negara. Hasil dari kekayaan strategis tersebut harus dikembalikan sepenuhnya untuk mendanai kesejahteraan rakyat, subsidi tepat sasaran, serta mempersempit jurang kesenjangan sosial di Indonesia,” tambahnya.
Memperkuat Kohesi Sosial dan Kepekaan Kebijakan
Peringatan ini sejalan dengan pandangan para sosiolog dan pengamat ekonomi bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada perlindungan daya beli masyarakat bawah. Di tengah tantangan global yang dinamis, langkah preventif pemerintah—melalui jaring pengaman sosial, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penegakan keadilan distributif—menjadi perisai paling ampuh untuk merawat ketenteraman publik.
Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya gotong royong dan ruang komunikasi horizontal yang baik. Namun, penguatan ekonomi kerakyatan dan kepekaan terhadap denyut nadi kehidupan wong ciko tetap menjadi keharusan mutlak.
Melalui langkah antisipatif yang tepat, penguatan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial, serta pengelolaan kekayaan negara yang transparan, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas nasional, merawat kedamaian, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berlabuh pada kesejahteraan seluruh rakyat.(ilo)
