NETSULSEL | Jakarta, Dinamika politik nasional kembali memanas setelah sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari delapan fraksi lintas partai secara resmi menyatakan sikap tegas mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional ini digulirkan sebagai respons atas polemik yang mendera kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penyerahan dokumen usulan HMP tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berdasarkan catatan kepokemimpinan dewan, dukungan ini melibatkan para legislator dari delapan fraksi yang ada di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa dokumen dan usulan yang diajukan oleh ratusan anggota dewan tersebut berfokus pada penilaian bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
”Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres RI,” ujar Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan anggota pengusul dari lintas fraksi menegaskan bahwa langkah ini murni menggunakan koridor hukum dan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta UU MD3.
”Kami mewakili beberapa anggota DPR RI yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan,” ungkap salah satu perwakilan legislator pengusul dari Fraksi PKB.
Langkah Selanjutnya yang Dilakukan DPR RI
Menindaklanjuti gelombang dukungan politik yang masif ini, pimpinan DPR RI telah menyiapkan sejumlah tahapan prosedural sesuai dengan mekanisme tata tertib dewan, antara lain:
Kajian Awal di Tingkat Pimpinan dan Rapim: Dokumen usulan HMP yang telah ditandatangani 120 legislator akan dikaji terlebih dahulu melalui Rapat Pimpinan (Rapim) DPR.
Rapat Badan Musyawarah (Bamus): Hasil kajian Rapim selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan secara resmi.
Agenda Sidang Paripurna: Usulan resmi HMP tersebut akan dibacakan dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat guna mendapatkan persetujuan mayoritas anggota dewan.
Proses Konstitusional Lanjutan ke MK: Jika Rapat Paripurna menyetujui penggunaan HMP dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran atau ketidakenuhan syarat oleh Wapres, keputusan DPR tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk proses hukum ketatanegaraan selanjutnya. (himal)
