NETSULSEL | Jakarta, Gelombang desakan publik terhadap transparansi integritas para pejabat negara kembali mencuat di dunia maya. Sebuah petisi online yang menuntut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membuka dan memverifikasi dokumen ijazah mereka secara transparan kini telah mendulang dukungan masif, dengan perolehan menembus angka 98.182 tanda tangan.
Aksi protes digital ini diinisiasi melalui penggabungan dua petisi utama di platform daring. Petisi pertama bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi oleh warganet bernama Farida Octavia di laman Change.org. Sementara petisi kedua dengan tema serupa, “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” di platform Petisionline.com, turut diserbu puluhan ribu warganet.
Tiga Poin Tuntutan Utama Publik
Dalam naskah petisi tersebut, publik melayangkan tiga desakan krusial yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta seluruh anggota dewan terhormat:
- Transparansi Penuh: Meminta pimpinan DPR RI untuk mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah asli ke ruang publik.
- Audit Independen: Mendesak KPU RI dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh legislator secara independen.
- Pembuktian Integritas Moral: Mengajak seluruh anggota DPR RI untuk secara sukarela menunjukkan dokumen pendidikan mereka demi memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Penggagas petisi menilai bahwa transparansi dokumen pendidikan saat ini bukan lagi sekadar ranah privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat pemilih yang telah memberikan mandat konstitusional. Terlebih, lembaga legislatif memegang kendali penuh atas penyusunan undang-undang dan pengelolaan anggaran negara.
Respon Pimpinan DPR RI
Menanggapi gelombang petisi yang viral dan menyita perhatian publik luas ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapannya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Dasco, polemic atau desakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat mengenai mekanisme kontrol sosial.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dokumen dan rekam jejak latar belakang pendidikan para anggota dewan sebenarnya sudah bersifat terbuka sejak proses pencalonan legislatif di KPU.
”Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Meski pihak pimpinan dewan menganggap data tersebut telah tersedia secara administratif di instansi penyelenggara pemilu, para pengamat dan aktivis antikorupsi menilai bahwa verifikasi secara aktif dan berkala tetap diperlukan di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi politik dewasa ini.
Gelombang petisi yang mendekati angka 100 ribu tanda tangan ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat sipil semakin kritis terhadap legitimasi moral para pemegang kekuasaan. Publik kini menanti langkah konkrit lanjutan dari para wakil rakyat di Senayan untuk menjawab keraguan tersebut secara terbuka. (ita)











