NETSULSEL | Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya sidang menyatakan bahwa pengesahan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum nasional, terutama untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana berat.
”Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi UU,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan di kompleks parlemen.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa hadirnya beleid ini menggeser paradigma pemberantasan kejahatan yang sebelumnya hanya berfokus pada penghukuman badan pelaku (follow the suspect), kini diperkuat dengan pengejaran dan pemulihan aset hasil kejahatan (follow the money).
Menurut Habiburokhman, instrumen hukum baru ini memberikan landasan kuat bagi negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga merampas kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
”Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat,” ujar Habiburokhman.
Jenis Aset yang Dapat Dirampas Negara
Merujuk Pasal 5 UU Perampasan Aset yang baru disahkan, terdapat empat kategori utama harta kekayaan terkait tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara:
Aset hasil tindak pidana: Mencakup kekayaan yang diperoleh langsung maupun tidak langsung dari kejahatan, termasuk yang telah dipindahtangankan, dihibahkan, atau dikonversikan menjadi harta pribadi maupun pihak lain dalam bentuk modal, pendapatan, serta keuntungan ekonomi lainnya.
Aset sarana kejahatan: Berupa benda bergerak dan berwujud yang digunakan secara langsung sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
Aset hasil temuan: Harta kekayaan yang ditemukan aparat penegak hukum dan diketahui berasal dari tindak pidana.
Aset pengganti kerugian: Harta lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar nilai kerugian sebesar aset kejahatan yang dinyatakan dirampas negara apabila aset utama sudah tidak ditemukan atau nilainya menyusut.
Selain untuk tindak pidana korupsi, aturan perampasan aset ini juga berlaku bagi tindak pidana narkotika dan psikotropika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penipuan maupun penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Mekanisme Tanpa Vonis Pidana (Non-Conviction Based)
Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut diatur pula mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Langkah ini dapat ditempuh apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri (buron), atau keberadaannya tidak diketahui, dengan syarat nilai aset minimal Rp1 miliar.
Adapun bagi aset kejahatan yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, perampasan tetap dilakukan oleh negara tanpa mengubah peruntukannya agar tetap bermanfaat bagi publik. Undang-undang ini sendiri dijadwalkan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan sembari menunggu pembentukan badan pengelola dan pengawas aset oleh Presiden. (tya)










