NETSULSEL | Makassar, Panggung politik Sulawesi Selatan kembali membara! Keputusan mengejutkan datang dari Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, yang resmi menurunkan “kartu sakti” berupa diskresi untuk Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Langkah ini sontak membuat tensi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel meroket.
Namun, apakah mantra surat sakti dari Jakarta ini otomatis menggoyang dominasi Munafri Arifuddin (Appi) yang diisukan sudah mengantongi mayoritas suara daerah? Jawabannya: Belum tentu!
Pengamat politik terkemuka, Arief Wicaksono, langsung angkat bicara mengenai dinamika panas ini. Menurutnya, publik jangan salah kaprah dalam melihat drama politik beringin ini.
”Menurut beberapa orang awam, keluarnya diskresi mungkin akan mengubah peta dukungan. Tapi bagi mereka yang memahami dinamika Golkar, diskresi itu tidak berarti apa-apa selain memberikan akses kepada seseorang untuk ikut maju dalam Musda,” tegas Arief, Kamis (25/6/26) kemarin.
Pelajaran Politik: Apa Itu Diskresi dan Aturan Main ‘PDLT’ di Golkar?
Di balik hebohnya kabar ini, ada edukasi politik yang sangat menarik untuk dipahami masyarakat awam. Mengapa seorang tokoh besar seperti IAS membutuhkan diskresi atau pengecualian khusus dari Ketua Umum untuk sekadar maju bertarung?
Di dalam tubuh Partai Golkar, terdapat sebuah barometer super ketat untuk menguji kelayakan seorang kader yang disebut PDLT, yaitu singkatan dari:
Prestasi
Dedikasi
Loyalitas
Tidak Tercela
Secara blak-blakan, Arief menyinggung rekam jejak IAS yang sempat hijrah dari Golkar ke Partai Demokrat. Dalam kamus politik internal, aksi “gonta-ganti partai” ini menjadi ganjalan besar pada poin Loyalitas. Tanpa adanya jembatan khusus, aturan PDLT ini bisa langsung “mengandangkan” ambisi IAS sebelum bertanding.
Di sinilah fungsi Diskresi. Diskresi adalah hak prerogatif atau kewenangan khusus yang dimiliki oleh pimpinan tertinggi organisasi (dalam hal ini Ketua Umum Golkar) untuk menyimpangi aturan formal demi kepentingan yang lebih besar. Melalui diskresi Bahlil, noda dalam poin PDLT milik IAS dianggap “dibersihkan sementara” demi menghidupkan momentum kompetisi di Sulsel.
Bukan Jaminan Menang: Appi Masih Pegang ‘Kunci Kamar’
Meskipun IAS berhasil mengantongi restu pusat untuk masuk ke gelanggang, Arief Wicaksono menilai langkah mantan Wali Kota Makassar dua periode itu untuk menang masih sangat terjal. Pasalnya, sang rival, Munafri Arifuddin (Appi), sudah membangun benteng pertahanan yang luar biasa kokoh di akar rumput.
Peta Kekuatan Saat Ini: Sebanyak 22 dari 24 DPD II (pengurus tingkat kabupaten/kota) di Sulsel kabarnya sudah solid berdiri di belakang Appi.
Kondisi IAS: Praktis hanya mengandalkan daya gedor dari elite pusat (DPP) dan Ketua Umum.
Arief mengingatkan bahwa sejarah Golkar mencatat diskresi bukanlah jaminan mutlak kemenangan. Ia mencontohkan rivalitas legendaris masa lalu antara IAS melawan Syahrul Yasin Limpo (SYL), di mana saat itu DPP bahkan mengeluarkan dua diskresi sekaligus, namun peta suara daerah tetap menjadi penentu akhir.
”Peluang Pak IAS sebetulnya sudah kelihatan dari solidnya dukungan 22 DPD kepada Pak Munafri Arifuddin. Artinya dukungan (daerah) kepada Pak IAS itu relatif rendah,” jelas Arief.
Kesimpulan: Restu Pusat vs Suara Daerah
Panggung Musda Golkar Sulsel kali ini menjadi pelajaran politik yang mahal bagi kita semua. Ini adalah pertarungan klasik antara “Restu Elite Pusat” melawan “Solidaritas Pemilik Suara Daerah”.
Diskresi Bahlil memang berhasil menyelamatkan IAS dari aturan PDLT dan memberi warna baru yang bikin Musda makin seksi untuk ditonton. Namun, di dalam bilik suara nanti, 22 DPD II yang memegang mandat suaralah yang akan menentukan siapa raja baru beringin di Sulawesi Selatan.
Apakah ‘efek kejut’ diskresi IAS mampu meruntuhkan dominasi Appi di menit-menit akhir? Kita tunggu saja kelanjutan dramanya!
