Mendagri Tito Sentil Kepala Daerah di Sulsel: Tambah Stok BBM, Jangan Korbankan Sekolah Tatap Muka

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan teguran keras kepada jajaran kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memilih opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi menghemat bahan bakar minyak (BBM). Tito secara tegas meminta seluruh pemkot/pemda di Sulsel untuk memprioritaskan penyelesaian masalah kelangkaan dan pemenuhan stok BBM ketimbang mengorbankan hak belajar siswa secara tatap muka.

NETSULSEL | Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan teguran keras kepada jajaran kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memilih opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi menghemat bahan bakar minyak (BBM). Tito secara tegas meminta seluruh pemkot/pemda di Sulsel untuk memprioritaskan penyelesaian masalah kelangkaan dan pemenuhan stok BBM ketimbang mengorbankan hak belajar siswa secara tatap muka.

​Tito menilai, alasan penghematan BBM sangat tidak relevan untuk menghentikan proses pembelajaran fisik di sekolah. Menurutnya, tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan pasokan energi untuk aktivitas vital masyarakat—termasuk pendidikan—tetap terpenuhi dan berjalan normal.

​”Saya belum tahu kalau yang ini, PJJ karena menghemat BBM. Kalau memang ada, harusnya stok BBM-nya ditambah dulu. Tapi kalau yang di Sulawesi Selatan karena masalah BBM, wah harusnya diselesaikan masalah BBM-nya dulu,” tegas Tito, Senin (14/9/2026).

​Mantan Kapolri ini menekankan bahwa proses belajar mengajar secara langsung jauh lebih efektif dibanding metode daring. Interaksi fisik dan visual antara guru serta siswa memberikan kualitas pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh layar digital. Oleh karena itu, kebijakan beralih ke PJJ tidak boleh diambil secara gegabah hanya karena masalah teknis distribusi BBM.

​Tito menjelaskan bahwa skema PJJ sejatinya dirancang khusus sebagai solusi darurat (emergency) saat ada ancaman nyata terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa siswa. Parameter utamanya adalah situasi krisis yang tidak bisa dihindari secara langsung di lapangan.

​”Jadi PJJ itu diperbolehkan dalam keadaan emergency, seperti erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin atau kondisi karhutla yang asapnya membahayakan kesehatan,” terangnya.

​Mendagri mewanti-wanti pemda di Sulsel agar tidak menjadikan PJJ sebagai jalan pintas untuk menutupi kendala pengelolaan energi di daerah. Pemda diminta bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin ketersediaan BBM, sehingga roda kehidupan masyarakat dan kegiatan belajar sekolah dapat terus berlangsung tanpa kendala.

Sejauh inim kebijakan meliburkan sekolah dengan belajar sistem daring telah berlansung ditingkat TK, SD, SM dan SMA/SMK. Pemerintah Kota Makassar sudah mengaktifkan kembali siswa belajar secara tatap muka dimulai hari ini Rabu (16/9) untuk pelajar tingkat TK/PAUD,SD dan SMP. Sementara untuk pelajar tingkat SMA masih menjalani proses belajar secara online dirumah. (ita)