​Menenun Harapan di Balik 19 Persen “Kegelapan” Digital Indonesia

NETSULSEL | Makassar, ​Di era di mana dunia bergerak dalam hitungan milidetik lewat ketukan layar, bayangkan hidup tanpa sinyal. Bagi sebagian besar masyarakat perkotaan, internet sudah layaknya oksigen—hadir dalam setiap helatan hidup dari memesan makanan hingga bekerja. Namun, realitas berbeda justru sedang terjadi di ribuan titik mati (blank spot) yang tersebar di pelosok Nusantara.

​Di balik gemerlap nilai ekonomi digital kita yang meroket, ada sebuah ironi yang musti dihadapi: 19 persen penduduk Indonesia masih belum terhubung ke internet.

Janji Berdaulat dari Ruang DEAL 2026
​Fakta tajam ini diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, saat membuka perhelatan Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta baru-baru ini.

​”Saat ini 230 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Artinya lebih dari 81 persen dari total populasi. Namun kita masih memiliki pekerjaan rumah karena sekitar 19 persen penduduk belum terhubung internet,” ungkap Meutya di hadapan para pelaku industri digital.

​Bukan sekadar angka statistik, 19 persen itu merepresentasikan kehidupan nyata di sekitar 3.000 desa yang hingga kini belum mencicipi konektivitas secara optimal. Di desa-desa itulah, tugas berat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menanti.

​Bagi pemerintah, 3.000 desa ini bukanlah beban, melainkan potensi besar yang sedang tertidur. Mereka adalah para petani yang butuh memantau harga pasar, nelayan yang ingin membaca navigasi cuaca, pelaku UMKM daerah yang rindu naik kelas, hingga anak-anak sekolah yang berhak atas jendela ilmu pengetahuan dunia.

Merangkul Industri, Mendorong Geliat 5G
​Menjembatani jurang digital (dan geografis) Indonesia tentu bukan perkara mudah. Industri telekomunikasi yang menjadi tulang punggung transformasi ini pun sedang tidak baik-baik saja. Meutya mencatat bahwa para operator seluler saat ini tengah dihantam badai tantangan: dari tingginya belanja modal (capex) untuk infrastruktur, hingga tren penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU).

Maka, kuncinya adalah kolaborasi, bukan kompetisi yang saling mematikan.
​Pemerintah berjanji akan terus mengevaluasi dan menjaga kesehatan industri ini. Harapannya, dengan industri yang sehat, penetrasi jaringan generasi kelima (5G) bisa digenjot lewat berbagai terobosan regulasi dan teknologi. Jika pemerintah dan swasta mau “keroyokan” menggarap infrastruktur ini, niscaya mimpi melenyapkan 3.000 blank spot tersebut bisa segera menjadi nyata.

komdigi
​Saat ini, ekonomi digital Indonesia telah menyentuh angka fantastis, yakni sekitar USD 99 miliar—setara sepertiga dari total ekonomi digital di seluruh kawasan ASEAN. Namun, apa artinya pertumbuhan raksasa jika kuenya hanya dinikmati oleh masyarakat kota besar saja?

​Pemerataan konektivitas adalah fondasi mutlak. Meutya Hafid menegaskan bahwa keadilan digital harus dirasakan dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali.

​”Setiap keterhubungan harus berdampak pada pertumbuhan dan keterjagaan,” tegas Meutya menutup arahannya. “Karena itu, tugas kita bukan hanya meningkatkan angka konektivitas, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”

​Kini, janji telah ditebar di pertengahan tahun 2026. Tantangannya adalah mengubah sinyal internet yang masih abstrak itu menjadi alat perubah nasib bagi jutaan pasang tangan di pelosok negeri. Memastikan bahwa 19 persen masyarakat yang terisolasi itu, bisa segera menyapa dunia yang baru.