NETSULSEL | Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai memberlakukan larangan terhadap wartawan dari CNN, MS NOW, dan Politico untuk memasuki area Gedung Putih.
Larangan tersebut diberlakukan sehari setelah Trump mengumumkan akan memblokir ketiga media itu karena tidak puas dengan pemberitaan mereka mengenai dirinya dan pemerintahannya.
MS NOW mengecam keputusan itu dan menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan hak pers berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
“Gedung Putih adalah milik rakyat Amerika dan keputusan yang dibuat di dalamnya dibiayai oleh uang pajak kami,” kata MS NOW dalam pernyataannya, dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (20/9/2026).
CNN menyebut larangan tersebut sebagai serangan ilegal terhadap hak konstitusional media untuk melakukan peliputan tanpa hambatan atau campur tangan pemerintah.
Pemimpin redaksi Politico, Jonathan Greenberger, mengatakan wartawannya, Cheyenne Haslett, ditolak masuk oleh Secret Service ketika hendak memasuki kompleks Gedung Putih. Kartu akses yang memungkinkan Haslett memasuki Gedung Putih juga disita.
Politico menyatakan akan berdiri bersama para wartawannya dan mempertahankan hak yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Trump menuduh CNN, MS NOW, dan Politico terus menyebarkan apa yang dia sebut sebagai berita palsu ketika memberitakan presiden, pemerintahannya, maupun AS.
“Media-media tersebut seharusnya tidak boleh terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN ketika mereka meliput Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat,” tulis Trump.
Trump juga mengisyaratkan bahwa media lain dapat menghadapi pembatasan serupa.
Saat ditanya mengenai alasan larangan tersebut di Ruang Oval, Trump mengatakan keputusan itu bukan dipicu satu pemberitaan tertentu, melainkan akumulasi pemberitaan selama beberapa tahun.
“Ini benar-benar karena berita yang terakumulasi selama beberapa tahun. Anda menjadi muak dengannya,” kata Trump.
Trump kemudian menyebut The New York Times dan The Washington Post ketika ditanya mengenai kemungkinan media lain yang akan terkena larangan.(ist)
.
