NETSULSEL | Jakarta. Di saat harga sembako meroket dan biaya pernikahan makin mencekik, sebagian anak muda Indonesia tampaknya menemukan solusi kreatif yang sayangnya kebablasan. Alih-alih pusing memikirkan mahar dan urusan administrasi KUA atau Catatan Sipil yang rumit, tren cohabitation alias kumpul kebo kini mulai dianggap sebagai jalan pintas atas nama cinta murni. Padahal, hidup satu atap tanpa ikatan sah? ini tak ubahnya seperti mengontrak rumah tanpa surat perjanjian, rawan diusir dan kalau rusak tidak ada yang tanggung jawab.
Meskipun wilayah Asia terkenal dengan budaya “apa kata tetangga” yang sangat kuat, fenomena ini nyatanya tetap melenggang subur. Berdasarkan studi bertajuk The Untold Story of Cohabitation, wilayah Indonesia bagian Timur menjadi episentrum tren ini. Di Manado misalnya, data BRIN dan BKKBN mencatat ada sekitar 0,6 persen penduduk yang nekat melakukan simulasi rumah tangga ini, dengan mayoritas pelakunya berada di usia produktif di bawah 30 tahun dan didominasi oleh pekerja sektor informal. Alasan utamanya klasik: menghindari beban finansial dan ogah ribet dengan birokrasi.
Namun, di balik kepraktisan semu tersebut, ada harga mahal yang harus dibayar—terutama oleh kaum perempuan. Hubungan tanpa status ini adalah zona paling tidak aman bagi dompet dan masa depan. Ketika jalinan asmara itu kandas karena bosan, tidak ada hukum yang bisa memaksa si mantan untuk membagi harta gono-gini atau memberi nafkah. Alhasil, niat awal ingin hemat demi menghindari biaya pernikahan, ujung-ujungnya malah boncos tanpa perlindungan regulasi sama sekali.
Tekanan tidak berhenti di urusan isi rekening, tapi juga menghantam kesehatan mental. Alih-alih hidup bahagia penuh romansa, hidup bersama tanpa komitmen resmi justru menjadi pabrik kecemasan. Data PK21 membongkar fakta miris bahwa 69,1% pasangan pelaku kumpul kebo justru terjebak dalam konflik harian mulai dari aksi saling diam, pisah ranjang, hingga berujung pada kekerasan fisik. Niat hati ingin mencari kebebasan, yang didapat justru drama rumah tangga tingkat dewa tanpa kepastian masa depan.
Korban paling tragis dari simulasi pernikahan ini tentu saja adalah anak-anak yang dilahirkan. Tanpa dokumen hukum yang jelas, anak-anak ini harus menanggung beban sosial akibat stigma lingkungan, bahkan dari keluarga besar sendiri. Mereka dipaksa menghadapi krisis identitas dan diskriminasi sejak lahir, sebuah harga yang terlalu kejam untuk membayar ego dua orang dewasa yang enggan meresmikan hubungan di hadapan hukum dan agama.
Pada akhirnya, fenomena kumpul kebo ini menjadi alarm keras bagi masyarakat. Hubungan ini membuktikan bahwa cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan listrik, apalagi menjamin masa depan anak. Jika berkomitmen dalam pernikahan dianggap terlalu rumit, maka melompat ke dalam lingkaran kumpul kebo adalah bentuk pelarian yang tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga merugikan diri sendiri secara sistematis dan legal.(ist)
