NETSULSEL | Makassar, Ekosistem lamun menyimpan potensi penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Selain menyerap dan menyimpan karbon, padang lamun menyediakan habitat bagi biota laut, mendukung perikanan, serta membantu melindungi wilayah pesisir. Potensi ini membuka peluang pengembangan karbon biru (_blue carbon_) yang menghubungkan mitigasi perubahan iklim dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, pengembangan karbon biru tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekologis. Diperlukan bukti ilmiah yang kuat, tata kelola transparan, regulasi memadai, serta mekanisme pembiayaan yang menjamin perlindungan lingkungan dan pembagian manfaat secara adil.
Tantangan tersebut merupakan fokus pembahasan pada Lokakarya Memajukan Karbon Biru Berintegritas Tinggi di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Seagrass Restoration and Ecosystem Services Research Group (SESREG) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Climateworks Centre.
Climateworks Centre adalah lembaga riset dan kebijakan nirlaba yang berbasis di Monash University, Australia, dengan fokus menjembatani hasil penelitian dan implementasi aksi nyata untuk mempercepat transisi menuju emisi nol bersih (net zero emissions). Lembaga ini didirikan pada 2009 oleh Monash University bersama Myer Foundation dan bekerja dalam lingkungan Monash Sustainable Development Institute. Wilayah kerjanya mencakup Australia, Asia Tenggara, dan Pasifik, dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah, advokasi kebijakan, serta kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Ketua SESREG Unhas, Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, M.Si., menjelaskan bahwa Loka Karya ini diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah potensial bagi investasi karbon biru sekaligus membahas kebutuhan regulasi dan tindak lanjut di tingkat regional.
“Kegiatan ini juga akan memetakan ekosistem lamun yang berpotensi menjadi lokasi investasi proyek karbon biru dan mendiskusikan kebutuhan regulasi serta langkah tindak lanjut di tingkat regional. Pendekatan tersebut diharapkan membantu menjembatani kebijakan iklim, dasar ilmiah valuasi ekosistem, dan mekanisme pembiayaan yang dapat diterapkan secara bertanggung jawab,” ungkap Prof. Rohani.
Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem, cadangan karbon, risiko kerusakan, serta pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Sebab, wilayah dengan potensi karbon besar belum tentu layak dikembangkan apabila menghadapi konflik pemanfaatan atau ketidakjelasan pengelolaan.
Integritas proyek juga ditentukan oleh perlindungan hak masyarakat pesisir. Penerapan prinsip _Free, Prior and Informed Consent (FPIC), atau Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan, merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi memadai dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Mekanisme pembagian manfaat harus transparan agar peluang ekonomi tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut,” kata Prof. Rohani.
Perdagangan karbon dan pembiayaan inovatif dapat mendukung konservasi serta restorasi lamun. Namun, skema tersebut harus ditopang pengukuran dan verifikasi yang kredibel, pemantauan jangka panjang, serta perlindungan lingkungan dan sosial.
Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi lintas disiplin Unhas, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembahasan mencakup kebijakan kelautan, sains dan valuasi karbon, target iklim nasional, mekanisme perdagangan karbon, serta tata kelola inklusif.
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Prof. Dr. Mahatma Lanuru, S.T., M.Sc., turut hadir dan membuka kegiatan yang berlangsung tanggal 27 – 28 Oktober 2026 di Unhas Hotel and Convention, Tamalanrea. Dalam pengantarnya dihadapan lebih dari 40 peserta, Prof. Mahatma menegaskan makna penting kolaborasi dalam mengatasi isu perubahan iklim.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, SESREG Unhas dan Climateworks Centre berharap dapat memperkuat pemahaman bersama, mengidentifikasi wilayah prioritas, dan merumuskan langkah kebijakan untuk pengembangan karbon biru,” kata Prof. Mahatma.
Dalam setiap langkah untuk mengatasi isu perubahan iklim, para pemangku kepentingan bukan saja memikirkan tentang potensi kredit karbon, tetapi juga dari perlindungan ekosistem dan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Pesan ini yang menjadi semangat para peserta loka karya, baik dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, LSM, serta sektor swasta.
Pengembangan karbon biru berintegritas tinggi berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta juga mencerminkan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).(islam)
