NETSULSEL | Makassar, Keinginan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ASN, hingga pekerja buruh di Sulawesi Selatan untuk memiliki rumah impian kini berada dalam jangkauan yang semakin nyata. Sebuah titik terang menyeruak usai pertemuan strategis antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Sulsel, serta pengembang papan atas nasional, H. Badris Salam.
Sinergi besar ini mengemuka saat H. Badris Salam, pengembang terbesar ketiga di Indonesia sekaligus tokoh kunci di bawah bendera REI Sulsel, turut mendampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beraudiensi langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar.
Langkah kolaboratif ini menjadi pijakan awal yang krusial untuk menyongsong target besar Program 3 Juta Rumah, sekaligus mematangkan peta jalan menuju agenda monumental Akad Massal Perumahan Subsidi yang dirancang pada tahun 2027 mendatang.
Cetak Biru Masa Depan: Rumah Murah dengan Tenor hingga 40 Tahun
Bagi masyarakat pekerja, skema pembiayaan kerap menjadi batu sandungan utama dalam memiliki hunian. Menjawab tantangan tersebut, BP Tapera memaparkan terobosan melalui skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pilihan tenor pembiayaan hingga 40 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan yang masuk dalam Zona 3, simulasi angsuran yang ditawarkan sangat ramah di kantong:
Tenor 10 Tahun: Angsuran berkisar Rp1,8 juta per bulan.
Tenor 40 Tahun: Angsuran seringan Rp800 ribu per bulan.
Kemudahan Tambahan: Uang muka ringan 1% serta subsidi asuransi yang ditanggung penuh oleh pemerintah.
”Melalui kebijakan tenor panjang ini, kami berupaya menghadirkan angsuran KPR FLPP yang semakin terjangkau. Ini adalah kesempatan emas bagi MBR, ASN, PPPK, hingga pekerja buruh untuk mengamankan rumah pertama mereka,” papar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Lahan 750 Hektare dan Usulan Kuota 25 Ribu Unit untuk Sulsel
Semangat ini disambut hangat oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Demi mengikis angka backlog (kekurangan) perumahan di Banua, Pemprov Sulsel secara resmi mengusulkan peningkatan kuota FLPP untuk wilayah Sulawesi Selatan menjadi 25.000 unit.
Tak berhenti di situ, Pemprov Sulsel juga menyiapkan dukungan sistemik melalui pemanfaatan lahan seluas sekitar 750 hektare untuk pengembangan kawasan perumahan subsidi terintegrasi. Untuk mempermudah skema pembayaran ASN dan pekerja, Pemprov tengah menjajaki mekanisme tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta sistem pemotongan gaji langsung secara legal dan akuntabel.
Komitmen Badris Salam: Siap Kawal Akad Massal 2027
Bagi H. Badris Salam, keterlibatannya mendampingi BP Tapera bukan sekadar formalitas bisnis, melainkan panggilan moral untuk membuka keran kesejahteraan masyarakat luas. Usai melakukan koordinasi intensif dengan Komisioner BP Tapera di Jakarta, Badris menegaskan kesiapan para pengembang di Sulsel dalam merealisasikan kesiapan fisik bangunan demi suksesnya rencana akad massal 2027.
”Alhamdulillah, setelah bertemu Pak Heru di Jakarta, kami diundang ikut serta beraudiensi dengan Pak Gubernur. Kami selaku pengembang siap berdiri di garda terdepan mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Sinergi lahan, regulasi, dan kemudahan kredit ini akan menjadi pondasi kuat saat kita menggelar akad massal perumahan subsidi tahun 2027 nanti,” ungkap Badris dengan penuh optimisme.
Dengan persiapan matang mulai dari penyediaan kawasan terpadu 750 hektare hingga dukungan finansial fleksibel, sinergi antara pemerintah, BP Tapera, dan pengembang seperti Badris Salam memancarkan harapan baru: bahwa memiliki rumah layak kini bukan lagi sekadar impian, melainkan kepastian bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan.(ita)
