NETSULSEL | Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berada di bawah sorotan tajam. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola program menyusul munculnya berbagai kendala teknis, efisiensi anggaran, hingga isu keamanan pangan di lapangan.
Keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (15/6/2026) kemarin. Dalam pertemuan itu, disepakati adanya kebijakan refocusing yang mencakup penataan ulang anggaran serta perampingan jumlah penerima manfaat program.
Audit Dapur dan Temuan Pemborosan
Salah satu poin krusial dalam evaluasi ini adalah membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data menunjukkan, jumlah titik dapur melonjak menjadi 27.877 dari rencana awal yang hanya 21.000 titik. Pemerintah menilai ketidaksinkronan ini memicu pemborosan anggaran yang signifikan.
Sebagai langkah responsif, pemerintah kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap ribuan SPPG tersebut. BGN juga tidak ragu mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional puluhan dapur yang terindikasi bermasalah, mulai dari laporan kasus keracunan makanan hingga dugaan praktik monopoli oleh pemasok.
Tuntutan Transparansi
Di tengah proses pembenahan internal, program MBG terus menghadapi tekanan publik. Aksi demonstrasi oleh elemen mahasiswa dan masyarakat masih berlangsung di depan kantor BGN serta kompleks Parlemen. Massa menuntut transparansi pemerintah terkait isu jual beli titik dapur dan dugaan praktik korupsi dalam rantai pasok makanan.
Komitmen Keberlanjutan
Meski menghadapi tantangan berat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini. Menurutnya, antusiasme siswa untuk mendapatkan akses makan bergizi masih sangat tinggi.
“Pemerintah menerapkan prinsip zro tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama terkait standar keamanan pangan dan tata kelola keuangan,” ujar perwakilan pemerintah dalam keterangannya.
Saat ini, penyaluran makan bergizi gratis dipastikan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jeda waktu ini akan dimanfaatkan BGN untuk menuntaskan proses audit, menata ulang sistem distribusi, dan memastikan setiap titik dapur memenuhi standar kesehatan yang ketat sebelum nantinya kembali beroperasi. (dibuat oleh AI)
