NETSULSEL | Makassar, Ekskalasi politik di Kabupaten Gowa pasca Rapat Pansus DPRD Gowa yang berujung rekomendasi Pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang makin terus memanas. Tak hanya itu, Pemeriksaan Husniah di Polda Sulsel dan Polres Gowa makin membuat suasana politik tak menentu yang membawa dampak pembelahan dalam masyarakat di Kabupaten Gowa. Hari ini, gelombang protes massa yang menuntut pengunduran diri Bupati Gowa Husniah Talenrang berujung kericuhan terbuka dengan aparat keamanan di dua titik vital, yakni Gedung DPRD Kabupaten Gowa dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa.
Massa aksi memaksa masuk ke dalam area kantor bupati hingga merusak dan menerobos ruang kerja kepala daerah demi mencari sosok Husniah. Tak hanya di akar rumput, ketegangan politik ini dilaporkan mulai membelah netralitas serta soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Gowa, yang mengakibatkan roda pemerintahan berjalan tidak dinamis.
Menanggapi kondisi yang kian tak terkendali ini, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Jabal Nur, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk segera mengambil langkah konkrit dan tidak tinggal diam melihat dinamika politik di Butta Gowa.
”Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, sebagai kepala pemerintahan sekaligus pelindung dan orang tua bagi seluruh rakyat Sulsel, untuk segera turun tangan menengahi konflik ini secara langsung,” tegas Jabal Nur saat ditemui di Makassar.
Jabal menilai dinamika perbedaan politik di Gowa sudah menyeberang dari koridor demokrasi yang sehat dan mengancam tatanan sosial masyarakat Bugis-Makassar. Ia menekankan pentingnya intervensi pimpinan daerah yang lebih tinggi untuk merekatkan kembali nilai-nilai luhur kebudayaan lokal.
”Kita punya nilai Sipakatau (saling menghargai sesama manusia) dan Sipakalabbi (saling memuliakan). Jangan sampai syahwat politik merusak tatanan adat dan persaudaraan yang selama ini kita jaga di Tanah Gowa,” ujar Jabal.
Menurutnya, pemimpin tertinggi daerah jangan hanya berpangku tangan dan terkesan membiarkan ini terjadi, karena dampaknya tak hanya kemasalah keamanan semata tapi dampak sosial yang panjang yang bisa mengarah kekonflik horizontal yang justeru makin memperuncing perbedaan.
“Jika ini terjadi, yang dirugikan adalah masayarakat Gowa itu sendiri, kecuali jika Andi Sudirman tak menganggap Kabupaten Gowa bukan lagi bagian dari wilayah Pemerintahan Sulawesi Selatan” tekan Jabal.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Sulsel harus hadir sebagai penengah yang netral demi menghentikan bentrokan massa yang bisa melebar menjadi konflik horizontal serta mengembalikan stabilitas pelayanan publik di Kabupaten Gowa.(baba)
