NETSULSEL | Jakarta, Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi penolong gizi rakyat, kini justru diterpa isu miring yang menggegerkan publik. Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan secara resmi membongkar dugaan adanya “gurita” monopoli dan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG di wilayah Sulawesi Selatan!
Tak main-main, LASKAR langsung “menyurati” Jakarta dan menyerahkan laporan resmi ini ke meja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI, pada Kamis (18/6) kemarin.
Laporan bernomor 281/LASKAR-SS/VI/2026 tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak, membongkar siapa saja aktor di balik layar yang mencoba merampok hak penikmat program mulia ini.
Satu Kelompok Kuasai Lebih dari 30 Dapur: Bau Amis Jaringan Politik?
Ketua Umum LASKAR Sulsel, Illank Radjab, S.H, dengan lantang mengungkap fakta mengejutkan. Berdasarkan data awal yang dihimpun timnya, ada indikasi kuat bahwa pengelolaan dapur MBG tidak dibagi rata secara adil, melainkan dicaplok oleh segelintir kelompok elit.
”Kami memperoleh informasi adanya kelompok-kelompok tertentu yang diduga menguasai puluhan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Rata-rata mereka mengendalikan lebih dari 30 dapur MBG!” ungkap Illank dengan nada geram.
Lebih mencengangkan lagi, kelompok-kelompok penikmat “kue” anggaran negara ini diduga kuat punya hubungan mesra dengan jaringan politik tertentu. Bahkan, ada aroma keterkaitan dengan mantan pimpinan MBG yang saat ini sudah memakai rompi tahanan alias berstatus tersangka di Kejaksaan Agung!
”Jangan Jadikan Program Rakyat Ladang Uang Kelompok Elit!”
Illank menegaskan, jika praktik lancung ini dibiarkan, maka pengusaha lokal dan UMKM di Sulawesi Selatan hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Akses ekonomi yang seharusnya berputar di masyarakat bawah, sengaja ditutup rapat oleh oligarki kecil di daerah.
”Jika informasi ini benar, maka harus ditelusuri bagaimana proses penunjukan dan distribusinya. Program yang menggunakan uang rakyat tidak boleh dikuasai oleh segelintir kelompok yang punya kedekatan dengan kekuasaan!” tegas Illank.
Mendesak Kejagung Sikat Habis Sampai ke Akar!
LASKAR mendesak agar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung tidak setengah hati dalam mengusut kasus ini. Mereka mengendus adanya ‘tangan-tangan gaib’ atau orang kepercayaan tersangka lama yang masih aktif bermain di daerah.
LASKAR meminta Kejagung bertindak:
Bongkar Total: Telusuri seluruh jaringan, relasi bisnis, dan pola penguasaan dapur di Sulsel.
Tanpa Pandang Bulu: Sikat siapa pun aktor intelektual di balik dugaan monopoli ini, tidak peduli seberapa kuat jaringan politiknya.
Transparan: Buka hasil pemeriksaan secara benderang ke hadapan publik.
”Program Makan Bergizi Gratis ini sangat mulia dan menyangkut isi perut rakyat. Jangan sampai berubah jadi instrumen penguasaan ekonomi kelompok tertentu. Kami minta Kejagung usut tuntas secara terbuka dan profesional!” pungkas Illank.
Kini, bola panas ada di tangan Kejaksaan Agung. Akankah gurita monopoli dapur MBG di Sulawesi Selatan ini berhasil dipotong tentakelnya? Publik menunggu pembuktian Korps Adhyaksa! (ist)
Sampaikan pendapatmu pada kolom komentar.
