NETSULSEL | Makassar, Digitalisasi pemerintahan sering kali terjebak hanya sebagai formalitas administratif atau sekadar “bagi-bagi aplikasi”. Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar melakukan riset mendalam terhadap sistem e-budgeting Kota Makassar. Hasil riset inovatif ini resmi dipublikasikan di jurnal internasional bergengsi, Frontiers in Sustainable Cities, dan menawarkan cetak biru baru bagi tata kelola kota yang transparan, akuntabel, dan melibatkan warga secara nyata.
Tim peneliti yang dipimpin oleh Nur Khaerah bersama Fatmawati, Hardianto Hawing, dan Rudi Hardi, membedah data fiskal lima tahun terakhir (2019–2023). Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi anggaran digital di Makassar sebenarnya telah berhasil membangun sistem yang kokoh, seperti transaksi non-tunai dan jejak audit yang lebih mudah ditelusuri. Namun, Nur Khaerah menegaskan bahwa e-budgeting tidak boleh berhenti sampai di situ. Uang publik harus benar-benar dipastikan bekerja secara transparan untuk kebutuhan publik.
”E-budgeting tidak boleh dipahami semata-mata sebagai aplikasi. Ia adalah instrumen tata kelola. Yang penting bukan hanya anggaran masuk ke sistem digital, tetapi bagaimana sistem itu memperkuat keterlibatan warga.” kata Nur Khaerah, Ketua Tim Peneliti Unismuh
Menariknya, riset ini berhasil memetakan adanya synergy gap atau celah sinergi di lapangan. Meski aktor penting seperti pemerintah, akademisi, dan sektor teknologi sudah terlibat, kolaborasi tersebut dinilai masih sebatas formalitas di atas kertas dan belum menyentuh level operasional harian. Guna mengatasi hal ini, tim Unismuh menawarkan kerangka kerja VCR (Venue, Capabilities, Resilience) sebagai solusi konkret untuk membangun ruang kolaborasi nyata dan menjaga ketahanan sistem dari gangguan teknis.
Satu kritik tajam namun membangun dari riset ini adalah status partisipasi masyarakat yang dinilai masih “semu” dan bersifat transaksional. Lewat forum seperti Musrenbang, warga selama ini hanya diposisikan sebagai pengusul program. Tim peneliti mendorong agar masyarakat “naik kelas” menjadi ko-kreator—mitra sejajar yang ikut mendesain, menguji fitur, hingga mengevaluasi ke mana arah anggaran kota dialokasikan agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang melek teknologi.
Riset ini menempatkan e-budgeting sebagai jantung dari perwujudan kota berkelanjutan (sustainable city). Kota Makassar menjadi contoh berharga bagi daerah lain di Indonesia bahwa membangun infrastruktur digital barulah langkah awal. Tantangan terbesar selanjutnya adalah bagaimana membangun kapasitas manusia dan membuka keterbukaan proses secara radikal agar keadilan sosial dapat tercipta lewat anggaran yang tepat sasaran.
Melalui kontribusi ilmiah berskala internasional ini, Unismuh Makassar membuktikan komitmen nyatanya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin kota berkelanjutan dan kelembagaan yang tangguh. Langkah ini menginspirasi dunia akademik untuk tidak hanya menjadi penonton di menara gading, melainkan menjadi mitra strategis yang membawa perubahan nyata bagi transparansi tata kelola pemerintahan di Indonesia. (ist)
