Oleh: Illank Radjab, S.H (Ketua Umum Barak 145 Sulawesi Selatan)
Dalam politik, kemenangan tidak pernah lahir hanya dari kekuatan angka. Di balik setiap konsensus yang kokoh selalu terdapat perjumpaan antara dua unsur yang sering kali berjalan sendiri-sendiri: elit politik dan kultur politik. Elit menyediakan kepemimpinan, jaringan, serta kemampuan mengelola organisasi. Kultur politik menyediakan legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan energi kolektif yang membuat kepemimpinan diterima sebagai milik bersama.
Ketika dua unsur itu bertemu, politik tidak lagi sekadar kompetisi kekuasaan. Ia berubah menjadi momentum sejarah.
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan layak dibaca melalui perspektif tersebut. Terlepas dari dinamika dukungannya, Musda bukan hanya proses memilih ketua. Ia merupakan arena konsolidasi, tempat berbagai kepentingan, pengalaman, dan orientasi politik bernegosiasi untuk membentuk arah baru organisasi.
Dalam teori elit yang dikemukakan Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, setiap organisasi pada akhirnya digerakkan oleh kelompok elit. Namun, elit yang mampu bertahan bukanlah elit yang hanya menguasai struktur, melainkan elit yang sanggup membangun legitimasi melalui penerimaan sosial. Kekuasaan yang hanya bersandar pada prosedur organisasi akan mudah rapuh apabila kehilangan kepercayaan dari basis kader dan masyarakat.
IASDi sinilah menariknya membaca menguatnya figur Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
IAS tidak semata hadir sebagai seorang calon ketua. Ia muncul sebagai titik temu berbagai simpul politik yang selama ini bergerak dalam orbitnya masing-masing. Dukungan yang mengalir tidak hanya berasal dari kalkulasi elektoral, tetapi juga dari kesadaran bahwa organisasi membutuhkan figur yang mampu menjahit kembali hubungan antarkader, antargenerasi, dan antarkekuatan politik di internal partai.
Fenomena ini mengingatkan pada konsep political culture yang diperkenalkan Gabriel Almond dan Sidney Verba. Mereka menjelaskan bahwa stabilitas organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh budaya politik yang tumbuh di dalamnya: nilai saling percaya, loyalitas terhadap institusi, serta kesediaan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan personal.
Musda, dalam perspektif ini, bukan sekadar mekanisme administratif. Ia adalah ruang untuk memperbarui kontrak sosial di antara kader Golkar Sulawesi Selatan.
Dalam organisasi politik, konsolidasi bukan berarti menghapus perbedaan. Konsolidasi adalah kemampuan mengelola perbedaan menjadi energi bersama. Partai yang sehat bukan partai tanpa konflik, melainkan partai yang mampu mengubah kompetisi internal menjadi kekuatan kolektif setelah keputusan organisasi diambil.
Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memenangkan forum, tetapi juga memenangkan hati mereka yang sebelumnya berbeda pilihan. Kemenangan politik baru memperoleh makna apabila diikuti kemampuan merawat persatuan.
IAS tampaknya sedang memasuki ruang tersebut. Pertemuan berbagai simpul elit yang mengarah kepadanya dapat dibaca sebagai sinyal adanya kebutuhan akan figur pemersatu. Namun, sejarah mengajarkan bahwa momentum hanyalah peluang, bukan jaminan. Banyak pemimpin berhasil memenangkan kompetisi, tetapi gagal mengubah kemenangan menjadi konsolidasi yang berkelanjutan.
Antonio Gramsci mengingatkan bahwa kepemimpinan yang bertahan dibangun melalui hegemoni, yakni kemampuan memperoleh persetujuan, bukan sekadar mengendalikan struktur. Dalam konteks partai modern, persetujuan itu lahir dari dialog, keteladanan, dan kemampuan menghadirkan rasa keadilan di antara seluruh kader.
Karena itu, tantangan sesungguhnya bukanlah bagaimana mengumpulkan dukungan menjelang Musda, melainkan bagaimana memastikan bahwa setelah Musda tidak ada kader yang merasa menjadi pihak yang ditinggalkan.
Golkar Sulawesi Selatan memiliki modal sejarah yang besar. Partai ini pernah menjadi kekuatan dominan karena mampu mempertemukan pengalaman, kapasitas organisasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Modal tersebut hanya dapat dihidupkan kembali apabila elit politik tidak berhenti pada kalkulasi kekuasaan, tetapi bersedia kembali merawat kultur politik yang menjadi fondasi organisasi.
Apabila momentum ini benar-benar mampu mempertemukan simpul elit dengan kultur politik yang inklusif, maka Musda Golkar Sulawesi Selatan akan dikenang bukan hanya sebagai agenda pergantian kepemimpinan. Ia akan menjadi titik balik lahirnya konsolidasi baru yang mengembalikan partai kepada jati dirinya sebagai rumah besar bagi seluruh kader.
Pada akhirnya, politik yang matang tidak diukur dari seberapa keras kompetisi berlangsung, melainkan dari seberapa kuat persatuan dibangun setelah kompetisi berakhir. Sebab sejarah tidak banyak mengingat siapa yang paling lantang dalam perebutan kekuasaan. Sejarah lebih sering mengingat mereka yang mampu mengubah kemenangan menjadi kebersamaan.
Mungkin, di situlah arti penting momentum yang kini mengitari Ilham Arief Sirajuddin: bukan semata peluang memimpin Golkar Sulawesi Selatan, melainkan kesempatan untuk mempertemukan kembali elit politik dengan kultur politik dalam satu ikhtiar membangun organisasi yang lebih kokoh, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.
