NETSULSEL | Jakarta, Pembelajaran berharga dari insiden keracunan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat terjadi di Semarang dan Jayapura kini menjadi batu pijakan besar menuju transformasi sistemik keselamatan pangan nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan kesehatan anak-anak sekolah terlindungi secara mutlak tanpa kompromi.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penegasan ini bukan sekadar imbauan administrasi, melainkan tolok ukur utama kelayakan operasional.
”Dan SLHS ini bukan SLHS-nya baik, cukup atau nggak, ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau nggak, tutup permanen,” ujar Sudaryono saat memberikan arahan tegas di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).
Batas Waktu Ketat dan Penanggulangan Risiko
Guna mempercepat pembenahan standar higienitas, BGN memberikan batas waktu (deadline) melengkapi SLHS hingga 10 Agustus 2026. Standar ketat ini diberlakukan sebagai rumus mutlak dalam menjaga mutu makanan yang disajikan kepada peserta didik.
”Jadi kalau misalnya SLHS-nya nggak memenuhi persyaratan, itu 0, dikali 0, semua dikali 0 jadi 0 gitu ya,” tegas Sudaryono, menggambarkan betapa tidak ada toleransi bagi kelalaian standar sanitasi.
Terkait evaluasi mendalam atas insiden di Semarang dan Jayapura, BGN bersama dinas kesehatan daerah di bawah pengawasan Kemenkes menghentikan sementara operasional (suspend) dapur yang bermasalah serta mencopot pengelolaan SPPG terkait. Pengujian sampel makanan di laboratorium terus dilakukan secara transparan untuk mengurai akar masalah secara menyeluruh.
Dari hasil evaluasi awal, salah satu pemicu utama gangguan pencernaan ditemukan pada pola penyiapan makanan yang terlalu cepat—seperti memasak hidangan sejak hari sebelumnya. Penemuan ini menjadi dasar pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi makanan segar tepat waktu di seluruh wilayah.
Menuju Penguatan Kualitas Pangan Nasional
Upaya ketat ini membuktikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan zero tolerance terhadap potensi risiko kesehatan dalam program MBG. Melalui pengawasan terpadu, grafik insiden kesehatan dilaporkan terus menurun secara signifikan menuju target angka nol insiden.
Langkah berani ini menjadi jaminan nyata bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjunjung tinggi standar keselamatan dan higienitas tertinggi demi mencetak generasi emas Indonesia yang sehat dan tangguh.(baba)
