NETSULSEL | Makassar, Pemerintah Kota Makassar resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dan percepatan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026. Penunjukan ini ditandai dengan peluncuran program yang dihadiri Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026). Momentum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pelayanan sosial yang lebih inklusif dan merata.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik penunjukan ini sebagai wujud kepercayaan pusat sekaligus peluang emas untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan di wilayahnya. “Ini peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar pria yang akrab disapa Appi tersebut. Menurutnya, akurasi data berbasis lingkungan merupakan kunci utama penyaluran bantuan yang berkeadilan.
Sebagai bentuk langkah konkret, Pemkot Makassar memperkuat peran 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos untuk menjangkau warga yang belum terdata. Pemkot Makassar mencatat progres pendaftaran Perlinsos telah mencapai 31 persen pada Oktober 2026 dan menargetkan peningkatan signifikan hingga akhir tahun. “Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” tambah Munafri.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat digitalisasi bansos demi menciptakan sistem yang transparan dan akurat. Gus Ipul menjelaskan ada tiga fokus utama kebijakan perlindungan sosial saat ini, yaitu konsolidasi data, ketepatan sasaran, serta pengentasan kemiskinan. “Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” tegas Mensos.
Untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses teknologi di masyarakat, Kementerian Sosial mengintegrasikan data kependudukan berbasis digital yang dilengkapi fitur verifikasi biometrik atau face recognition. Kehadiran Agen Perlinsos dari unsur RT/RW hingga komunitas lokal disyiapkan untuk mendampingi warga yang tidak memiliki perangkat atau belum mahir berteknologi. “Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem,” jelas Gus Ipul.
Melalui uji coba digitalisasi yang terus diperluas ke 42 kabupaten/kota, pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial berbasis data mutakhir dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2027. Selain akurasi, sistem digital ini juga menawarkan respons pelayanan yang cepat dalam memproses pengusulan maupun sanggahan data warga. “Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita,” pungkas Gus Ipul.(baba)
