NETSULSEL | Makassar, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melayangkan teguran keras sekaligus peringatan menohok kepada seluruh pemangku kebijakan dan pelaku usaha di tanah air. Di tengah ancaman krisis global dan tekanan ekonomi internal yang makin menghimpit, JK menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berjalan sendiri apalagi membuat kebijakan yang mencekik dunia usaha. Negara akan gagal bergerak maju jika hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat terus diabaikan.
Pernyataan menekan tersebut disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026). JK menuntut pemerintah untuk sadar posisi dan segera membenahi regulasi:
”Yang membangun ekonomi itu para pengusaha! Merekalah yang membuka lapangan pekerjaan, membangun industri, mempekerjakan rakyat, dan membayar pajak. Kunci kemajuan bangsa adalah keseimbangan mutlak antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha. Jangan sampai salah arah!” tegur JK dengan nada tegas.
Sentil Utang Membengkak dan Kebijakan Mencekik
JK menyoroti secara tajam berbagai ancaman nyata yang sedang mengintai Indonesia, mulai dari perang global, melonjaknya harga energi, hingga badai perubahan iklim El Nino yang mengancam ketahanan pangan. Namun yang paling mengkhawatirkan, menurut JK, justru datang dari dalam negeri: pembengkakan utang negara, defisit anggaran yang mengancam, hingga kebijakan pemangkasan anggaran yang mematikan arus ekonomi daerah.
”Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari—harga minyak naik, biaya produksi melambung, ekspor terancam anjlok. Jangan lagi ditambah beban domestik dengan kebijakan salah kaprah! Berikan insentif dan kemudahan nyata bagi daerah penghasil komoditas ekspor. Jangan malah mempersulit pengusaha dan masyarakat yang sedang berjuang menopang pendapatan negara,” desak JK.
Peringatkan Bahaya Kesejahteraan Buruh yang Terabaikan
Tak berhenti di situ, tokoh senior asal Sulawesi Selatan ini juga memberikan tekanan keras kepada APINDO dan pemerintah terkait nasib kaum buruh. JK mengkritik keras skema pengupahan yang mengabaikan laju inflasi, yang ia nilai sebagai tindakan ‘bunuh diri’ bagi produktivitas nasional.
”Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, pendapatan riil mereka tergerus! Jika daya beli rakyat jatuh, produktivitas hancur, dan ekonomi pasti ikut ambruk. Ekonomi itu ada siklusnya tidak ada yang naik terus atau turun terus. Yang kita butuhkan sekarang adalah daya tahan dan keberanian untuk berubah sebelum terlambat!” pungkas JK dengan nada menekan. (bds)
