NETSULSEL | Makassar, Rakyat Sulawesi Selatan kini berada di ambang kemarahan. Di tengah guncangan krisis energi global akibat konflik geopolitik luar negeri, jeritan masyarakat bawah di Makassar hingga pelosok daerah justru makin diperparah oleh sengkarut pengelolaan energi di dalam negeri. Pemotongan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg secara nasional sebesar Rp11,4 triliun menjadi bukti nyata hilangnya keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak dasar rakyat kecil.
Antrean panjang kendaraan yang mengular ber kilometer-kilometer di hampir seluruh SPBU Makassar, Maros, Gowa, hingga Selayar bukan lagi sekadar pemandangan sehari-hari, melainkan tanda bahaya runtuhnya sistem kedaulatan energi. Kondisi ini kian memprihatinkan lantaran beriringan dengan pemadaman listrik berkala dan langkanya gas elpiji 3 kg di pasaran. Ironisnya, Indonesia sebagai salah satu raksasa penghasil gas dunia justru membiarkan rakyatnya mengantre berjam-jam demi sesuap nasi dan bahan bakar usaha mikro mereka.
Menyikapi krisis berkepanjangan ini, Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pemerintah bersama Pertamina tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi teknis dan pembenaran semata. Partai Buruh mendesak adanya transparansi total terkait ketersediaan stok, alokasi kuota, hingga pola distribusi energi di wilayah Sulawesi Selatan. Penjelasan Pertamina yang mengklaim stok aman bertolak belakang 180 derajat dengan realita di lapangan tempat masyarakat harus menginap di jalanan demi mendapatkan BBM.
”Kami menolak keras upaya penguasa yang mengambinghitamkan rakyat melalui narasi panic buying. Ini bukan salah masyarakat yang panik, melainkan bukti ketidakmampuan pemerintah dan Pertamina dalam menjamin penyediaan serta distribusi pasokan energi dasar. Jangan tumbalkan rakyat kecil demi efisiensi anggaran!” tegas Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan, Akhamd Rianto,SH dalam pernyataan resminya.
Lebih mendalam, Partai Buruh mencium adanya indikasi kuat permainan kotor para mafia BBM dan gas yang memanfaatkan celah dari kebijakan pemangkasan subsidi ini. Aparat Penegak Hukum (APH) dituntut untuk tidak melempar batu sembunyi tangan dan segera membongkar jaringan penimbun, pelangsir, serta mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi dari hulu hingga hilir. Pembiaran terhadap ulah mafia energi ini hanya akan mempercepat terjadinya situasi chaos sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, sikap lamban dan tertutup dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan juga mendapat sorotan tajam. Kepemimpinan daerah dinilai gagal membela kepentingan rakyatnya sendiri akibat tunduk pada skema sentralisasi anggaran pusat. Kebijakan tambal sulam seperti wacana ganjil-genap hingga memindahkan pembelajaran sekolah menjadi sistem daring dianggap sebagai benturan keras yang mengorbankan hak-hak publik tanpa menyelesaikan akar masalah pasokan pasokan energi.
Sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan ini, Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan bersama koalisi elemen buruh, petani, kaum miskin kota, pedagang kaki lima, organisasi perempuan, hingga mahasiswa (termasuk KSPI, FSPMI, KPBI, KSBSI, KPRM, GSBN, FSBPI, dan Suara Marsinah) siap menggelar aksi massa besar-besaran pada Kamis, 17 September 2026. Aksi ini menjadi panggung penegakan kedaulatan rakyat untuk menuntut keterbukaan data energi, pengusutan tuntas mafia BBM, serta pengembalian hak subsidi bagi masyarakat miskin.(baba)
