NETSULSEL | Makassar, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Kali ini, bukan soal menunya, melainkan munculnya isu miring tentang adanya pengondisian atau setiran pemerintah di balik aksi demonstrasi yang mendukung program tersebut. Menanggapi rumor yang beredar liar, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) langsung memasang badan. Pemerintah menegaskan tidak ada main mata dalam aksi massa tersebut.
Dalam konferensi pers di Gedung Bakom RI, Jakarta rabu kemarin, Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, meluruskan benang kusut tersebut. Ia mengingatkan kembali bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
”Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik, posisi pemerintah tetap sama: menghormati kedua belah pihak,” jelas Kurnia.
Fokus Berbenah, Bukan Berpolitik
Alih-alih mengondisikan massa, energi pemerintah saat ini diklaim sedang terkuras untuk menyempurnakan program MBG. Di bawah nakhoda baru pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, evaluasi total terus berjalan demi memastikan program ini tepat sasaran dan minim celah.
Di akhir penjelasannya, Kurnia kembali mengetok palu ketegasan bahwa isu keterlibatan pemerintah dalam demo MBG murni tidak benar.
”Pemerintah menghargai setiap pendapat suara masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra,” pungkasnya, menutup spekulasi yang beredar.(ita)
