NETSULSEL | Gowa, Lembaga Adat dan Kebudayaan Kerajaan Gowa akhirnya angkat bicara di tengah memanasnya suhu politik di Butta Syekh Yusuf. Lembaga adat dengan tegas mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menyudahi polemik yang terjadi antara Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dan DPRD Gowa.
Kerajaan Gowa meminta agar kisruh ini sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berlaku, tanpa perlu memicu kegaduhan di ruang publik.
Menghormati Konstitusi, Menjaga Stabilitas
Sekretaris Kerajaan Gowa, Andi Hasanuddin Sila, menyatakan bahwa lembaga adat sangat menghormati hak angket yang digulirkan oleh DPRD Gowa. Baginya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional yang sah. Namun, ia mengingatkan dengan tegas agar koridor hukum tetap menjadi panglima tertinggi dalam penyelesaian masalah ini.
”Kami menghormati hak angket yang dijalankan oleh DPRD Gowa sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional. Tetapi, kami hanya ingin mengingatkan kepada semua untuk menahan diri dan menempuh jalur hukum karena ini adalah negara hukum,” ujar Andi Hasanuddin, Sabtu (11/7/2026).
Andi Hasanuddin menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah harga mati demi kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Gowa.
Menjaga Netralitas Institusi Adat
Menyikapi isu sensitif yang menyeret nama Bupati Gowa, Lembaga Kerajaan Gowa memilih mengambil posisi berdiri di atas semua golongan. Mereka menegaskan tidak akan masuk dalam ranah pembuktian kasus demi menjaga netralitas dan kewibawaan institusi adat.
Andi Hasanuddin juga memberikan peringatan keras terkait dampak sosial dari polemik ini. Menurutnya, penyebarluasan isu-isu sensitif sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) hanya akan menjadi pemantik perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun.
Seruan Bijaksana untuk Butta Gowa
Di akhir keterangannya, Lembaga Adat dan Kebudayaan Kerajaan Gowa membawa pesan kesejukan. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, hingga elite politik untuk:
Lembaga Adat Kerajaan Gowa mengimbau semua pihak menahan diri terkait polemik antara Bupati Gowa dan DPRD setempat.
Pihak kerajaan meminta penyelesaian masalah dilakukan melalui mekanisme hukum resmi guna menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Gowa.
Lembaga adat menyatakan netral dan menghormati proses hukum agar tidak muncul perpecahan di masyarakat
Langkah ini dirasa krusial demi satu tujuan utama: menjaga stabilitas sosial dan memastikan Kabupaten Gowa tetap aman, damai, serta kondusif bagi seluruh warganya. (ita)
