NETSULSEL | Kota Batu, Dunia penegak hukum di wilayah hukum Polres Batu, Malang, dihebohkan dengan skandal perselingkuhan yang melibatkan seorang perwira pertama kepolisian. Seorang Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) digerebek saat kedapatan berada di dalam kamar hotel (ngamar) bersama seorang perempuan berstatus kepala desa (kades) cantik asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Penggerebekan ini sontak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah video dan informasi penangkapan oknum aparat tersebut beredar luas.
Kronologi Singkat Penggerebekan
Peristiwa memalukan ini bermula dari informasi intelijen dan penguntitan yang dilakukan terkait keberadaan oknum Kanit Reskrim tersebut di luar jam kedinasan. Petugas gabungan bersama pihak berwenang mendatangi salah satu kamar hotel berbintang di kawasan Kota Batu, Malang.
Betapa terkejutnya petugas ketika mendapati sang perwira polisi sedang berduaan di dalam kamar tertutup bersama seorang wanita berparas menawan yang diketahui merupakan kepala desa aktif asal Kabupaten Lamongan. Keduanya tidak dapat mengelak saat petugas melakukan pemeriksaan identitas dan mendapati mereka berada di dalam satu kamar hotel tanpa ikatan pernikahan yang sah.
Sikap Tegas Kapolres Batu AKBP Panjji Gedhe Prabawa
Menanggapi kasus yang mencoreng institusi Korps Bhayangkara ini, Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, langsung mengambil langkah cepat dan tegas. Pihaknya memastikan bahwa oknum Kanit Reskrim tersebut langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Seksi Propam Polres Batu.
”Kami bertindak tegas dan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi yang mencoreng nama baik institusi Kepolisian,” ujar AKBP Panji Gedhe Prabawa saat memberikan keterangan pers di Mapolres Batu.
AKBP Panji menegaskan, saat ini penyidik Propam tengah mendalami motif serta sejauh mana keterlibatan kedua belah pihak. Proses pemeriksaan etik dan hukum internal sedang berjalan secara transparan. Jika terbukti bersalah melanggar kode etik berat, oknum perwira tersebut terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik, mengingat figur aparat penegak hukum dan pimpinan desa seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, bukan justru mencoreng norma kesusilaan dan hukum yang berlaku. (hia)
