NETSULSEL | Jakarta, Pemborosan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai lebih dari 1 Trilyun ini, diungkap Menteri Kordinator Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta Kamis (11/06/26) Kemarin. Zulhas sapaan Zulkifli Hasan mengungkap, praktik jual beli titik dapur program MBG atau SPPG menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan. Menurutnya praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan tak sedikit persoalan yang menyentuh lansung penerima prorgam tersebut..
“Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan salah satu temuan yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal. Menurut dia, jumlah titik yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.
Jika setiap titik memperoleh insentif sekitar 6 Juta Rupiah per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari 1 Triliun Rupaih setiap bulan.
“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan,” Zulhas menerangkannya didepan Media.
Zulhas menilai, potensi pemborosan itu bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera diperbaiki. Zulhas juga mempertanyakani penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justeru jauh melampaui kebutuhan awal.
Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, namun jumlahnya meningkat jadi 8.617 titik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN. Ia menambahkan berbagai temuan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan fokus ke daerah 3T. (ita)
