NETSULSEL | Makassar, Sebuah gebrakan dalam dinamika politik dan tata kelola pemerintahan bergulir dari gedung wakil rakyat Kota Daeng. Sekretariat DPRD Kota Makassar resmi meluncurkan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekretariat (SiAKSES), sebuah inovasi digital yang mampu mengirimkan notifikasi hak keuangan anggota dewan secara real-time hanya dalam hitungan detik. Langkah berani ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi di tubuh parlemen bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata untuk merawat kepercayaan publik melalui fondasi transparansi yang kokoh dan modern.
Pengembangan SiAKSES yang digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, lahir sebagai jawaban atas tuntutan akuntabilitas lembaga politik di era digital. Melalui sistem ini, setiap hak keuangan—mulai dari gaji, tunjangan, hingga rincian biaya perjalanan dinas langsung terintegrasi dan dikirimkan secara presisi via notifikasi WhatsApp ke ponsel masing-masing legislator. Tidak ada lagi ruang bagi kesalahpahaman atau kekaburan informasi, karena setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan tercatat transparan dan berintegritas.
Prinsip keterbukaan ini dinilai menjadi amunisi vital dalam memacu efisiensi kerja para wakil rakyat. Dengan hilangnya alur administrasi manual yang rumit, para anggota dewan kini dapat mencurahkan energi penuh untuk pengawasan anggaran dan penyaluran aspirasi konstituen tanpa perlu lagi dibebani keraguan mengenai hak-hak prosedural mereka. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan bahwa kecepatan dan kepastian informasi adalah kunci utama dari reformasi ini. “Salah satu keunggulan inovasi SiAKSES adalah memberikan informasi transaksi tepat pada saat transaksi dilakukan. Dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit, anggota Dewan akan menerima notifikasi dari keuangan Sekretariat DPRD Makassar lengkap dengan rincian biaya yang ditransfer,” ungkap Andi Rahmat usai memaparkan inovasi ini pada seminar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II di LAN Makassar, Rabu (29/7/2026).
Transformasi digital ini juga menjadi bukti konkret dukungan parlemen terhadap regulasi transaksi nontunai Pemerintah Kota Makassar demi meminimalisasi potensi penyimpangan administrasi. Jika sebelumnya perbankan hanya menampilkan angka nominal kumulatif, SiAKSES membedah seluruh komponen anggaran secara detil seperti biaya penginapan, transportasi, hingga uang representasi sehingga riwayat transaksi tersimpan rapi dan siap diuji kapan saja. Keberadaan sistem ini menempatkan Sekretariat DPRD Makassar sebagai pelopor tata kelola parlemen yang adaptif, terbuka, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Andi Rahmat meyakini bahwa keterbukaan informasi keuangan ini akan berdampak positif pada iklim politik lokal yang bersih dan profesional. Keterbukaan institusional akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat di parlemen. “Dengan sistem ini, bapak dan ibu DPRD tidak perlu lagi menghubungi bendahara untuk menanyakan komponen pembayaran yang diterima. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga kecepatan dan kemudahan akses. Kami ingin memastikan pengelolaan hak keuangan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya dengan penuh optimisme.
Melalui keberhasilan SiAKSES yang kini telah beroperasi penuh, DPRD Kota Makassar berhasil mencetak standar baru dalam kepemimpinan publik berbasis digitalisasi. Inovasi ini membuktikan bahwa ketika teknologi berpadu dengan niat tulus reformasi, lembaga politik mampu bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan wakil rakyatnya, tetapi juga memberi keteladanan moral bagi seluruh perangkat daerah di Kota Makassar.(duppa)
