NETSULSEL | Gowa, Sorotan tajam kembali mengarah ke Gedung DPRD Kabupaten Gowa. Lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi benteng aspirasi publik kini dituding tengah mempertontonkan drama politik tirani yang jauh dari kepentingan rakyat. Langkah DPRD Gowa yang terkesan memaksakan guliran Hak Angket memicu kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya dari internal kader Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan.
Politisi PAN Sulsel yang juga Wakil Ketua Umum BM PAN Sulsel, Jabal Nur, dengan lantang menyuarakan kritik pedasnya. Ia meminta para legislator di Gowa untuk tidak “buta hukum” dan membuka kembali Buku Tata Tertib (Tatib) DPRD. Jabal menilai ada indikasi penyalahgunaan fungsi pengawasan yang kebablasan dan cenderung dipaksakan demi syahwat politik kelompok tertentu.
Bawa ke Ranah Hukum, Jangan Sandera Hak Rakyat!
Jabal menegaskan bahwa jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, maka mekanisme yang benar adalah membawanya ke meja hijau, bukan menjadikannya komoditas politik di ruang sidang paripurna yang berlarut-larut.
Ada tiga isu krusial yang seharusnya diserahkan langsung ke penegak hukum agar mendapat kepastian inkracht (berkekuatan hukum tetap):
Dugaan Korupsi & Fee Baju Seragam Sekolah: Tantang ke pengadilan agar terang benderang, jangan jadikan alat sandera politik.
Dugaan Penyelewengan Beasiswa: Silakan bawa ke ranah hukum agar publik tahu siapa yang bermain.
Isu Personal/Dugaan Perselingkuhan: Jika ingin dituntaskan, adukan ke pengadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas, bukan sekadar gosip politik di parlemen.
”DPRD ini dipilih oleh rakyat, begitu juga dengan Bupati. Jangan sampai hak angket ini justru mencerminkan ego tiran parlemen yang melupakan esensi utama: kepentingan rakyat Kabupaten Gowa!” tegas Jabal.
Rakyat Butuh Jalan Layak, Bukan Panggung Sandiwara!
Di saat para anggota dewan sibuk berseteru menyusun strategi hak angket, realitas pahit justru menjerit di jalan-jalan Kabupaten Gowa. Infrastruktur jalan yang rusak parah dan kubangan lumpur masih menjadi tontonan sehari-hari warga, tanpa ada solusi konkret dari mereka yang duduk di kursi empuk parlemen.
Masyarakat Gowa hari ini tidak butuh kegaduhan politik. Yang mereka butuhkan adalah:
Perbaikan infrastruktur dan jalan rusak yang menghambat roda ekonomi.
Kehadiran nyata legislator di tengah kemiskinan yang masih mencekik.
Jabal bahkan melayangkan sindiran menohok agar para anggota DPRD Gowa sesekali menurunkan ego mereka, turun ke jalan, dan membagikan bonus atau sebagian gaji mereka untuk membantu langsung masyarakat miskin yang sedang kesusahan.
Sudah saatnya DPRD Gowa menyudahi tirani kebijakan yang egois ini. Kembalilah pada khitah sebagai wakil rakyat, atau bersiaplah menghadapi mosi tidak percaya dari masyarakat yang sudah jengah dengan drama politik terstruktur ini. (ita)
