NETSULSEL | Gowa, Atmosfer politik di Kabupaten Gowa mendadak memanas kembali pasca beredarnya foto bersama antara sejumlah legislator DPRD dengan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Foto yang beredar luas di media sosial ini memicu perdebatan dan komplikasi politik, mengingat hubungan kedua lembaga negara tersebut sedang berada di titik nadir, akibat sengketa hukum serta rekomendasi Pansus DPRD terkait usulan pemberhentian Bupati.
Pengamat Politik Universitas Bosowa Makassar, Dr. Arief Wicaksono, menilai fenomena ini bukan sekadar foto biasa, melainkan menyentuh ranah etika komunikasi politik yang sangat sensitif. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan ada tidaknya kompromi di balik senyuman manis objek dalam foto yang terpampang.
”Secara kelembagaan, mereka sedang berkonflik. Pertemuan ini memunculkan tanda tanya besar di masyarakat, apakah ada deal-deal politik di belakang layar, atau upaya penyelesaian sengketa hukum secara politik? Semua kemungkinan itu terbuka,” ujar Dr. Arief Wicaksono.
Arief menegaskan, meski anggota DPRD memiliki hak personal untuk berteman atau bertemu eksekutif, batasan etika tetap harus dijaga agar tidak merusak persepsi publik terhadap integritas lembaga legislatif.
”Prinsip utamanya adalah jangan sampai hubungan personal melahirkan persepsi bahwa keputusan kelembagaan bisa dinegosiasikan secara pribadi. Apalagi di tengah pembahasan anggaran, ada norma dan etika eksekutif-legislatif yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Pimpinan DPRD Gowa Tegaskan Tak Mewakili Lembaga
Menanggapi gejolak tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali bukan agenda resmi dewan. Pihaknya tidak pernah menggelar rapat pimpinan maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk merencanakan pertemuan dengan Bupati Husniah.
”Mereka bertemu Bupati bukan atas nama lembaga DPRD, mungkin atas nama pribadi. Kami di pimpinan maupun AKD tidak pernah ada rapat terkait agenda tersebut,” kata Hasrul.
Hasrul bahkan menyayangkan urgensi pertemuan informal tersebut. Sebab, tiga surat resmi yang dikirimkan DPRD Gowa terkait tahapan pembahasan APBD justru tak pernah direspon oleh pihak pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa keputusan kelembagaan termasuk hasil rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Bupati Gowa serta laporan hukum ke Polres dan Polda Sulsel sifatnya mengikat dan tidak bisa digoyahkan oleh manuver personal.
”Pertemuan individual Ketua atau Anggota DPRD tidak boleh dimaknai sebagai perubahan sikap kelembagaan. DPRD Gowa bekerja berdasarkan keputusan resmi Paripurna, bukan berdasarkan kompromi individu,” pungkas Hasrul.(ita)
